Diduga Dana Perawatan Tahun 2025 SMPN 3 Bayung Lencir Tidak Terealisasikan, Kondisi Fasilitas Sekolah Dipertanyakan

TARGET INVESTIGASI - MUSI BANYUASIN ~ Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dana bantuan operasional pada sektor pendidikan kembali mendapat sorotan masyarakat. Kali ini, realisasi anggaran pemeliharaan dan sarana prasarana tahun anggaran 2025 di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, diduga kuat tidak direalisasikan secara transparan dan sesuai peruntukannya.

Dugaan ini mencuat setelah adanya laporan dari sejumlah pihak mengenai kondisi fisik bangunan sekolah yang dinilai kurang terawat dan tidak mencerminkan adanya penyerapan anggaran pemeliharaan berkala pada tahun fiskal tersebut. Berdasarkan data anggaran tahun 2025, SMPN 3 Bayung Lencir seharusnya mengalokasikan sejumlah dana khusus yang ditujukan untuk perawatan ruang kelas, perbaikan fasilitas penunjang belajar, serta pemeliharaan lingkungan sekolah demi kenyamanan siswa.

Menurut keterangan salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, hingga memasuki pertengahan tahun 2026, indikasi adanya perbaikan atau perawatan fasilitas sekolah pada pos anggaran 2025 dinilai sangat minim, bahkan hampir tidak terlihat. Kesenjangan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan wali murid dan pengamat pendidikan setempat mengenai ke mana aliran dana perawatan tersebut dialihkan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Sekolah beserta bendahara SMPN 3 Bayung Lencir belum memberikan klarifikasi ataupun respons resmi terkait mandeknya realisasi dana perawatan tersebut. Upaya konfirmasi langsung dari awak media mengenai detail rincian penggunaan anggaran pemeliharaan tahun 2025 masih terus berjalan guna mendapatkan keberimbangan informasi.

Masyarakat mendesak agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Musi Banyuasin segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta audit investigasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di sekolah tersebut.

Langkah ini dinilai mendesak guna memastikan bahwa pemanfaatan anggaran pendidikan berjalan akuntabel, transparan, dan terbebas dari potensi praktik penyalahgunaan wewenang. IR

Anggaran Sarpras Dinilai Fantastis, Realisasi Pengecatan Gedung SDN Sumber Sari Tungkal Jaya Dipertanyakan

Musi Banyuasin – Dugaan ketidakberesan terkait pengelolaan dana fasilitas sekolah mencuat di Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan. Pasalnya, anggaran untuk alokasi Sarana dan Prasarana (Sarpras) dikabarkan bernilai cukup besar, namun kondisi fisik bangunan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sumber Sari justru berbanding terbalik dan tampak telantar tanpa realisasi pengecatan dinding.

Berdasarkan keluhan yang berkembang, alokasi anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi pemeliharaan infrastruktur tidak tampak pada kondisi fisik sekolah. Dinding-dinding ruangan kelas maupun gedung luar SDN Sumber Sari terlihat sangat kusam, memudar, dan tidak tersentuh program pengecatan ulang sama sekali dalam waktu yang lama, Rabu (03/06/2026). 

Ironisnya, minimnya perawatan visual ini terjadi di tengah besarnya porsi anggaran yang dilaporkan mengalir untuk kebutuhan sarpras lembaga pendidikan bentukan pemerintah daerah tersebut. 

Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2024 pihak SDN Sumber Sari menganggarkan dana perawatan sarana dan prasarana melalui dana BOS Tahap I sebesar Rp50.255.000 dan Tahap II sebesar Rp16.970.000.

Sementara pada tahun 2025, sekolah tersebut kembali menganggarkan dana perawatan sarana dan prasarana sebesar Rp.13.911.900 dan pada tahap berikutnya sebesar Rp.15.634.200.

Jika ditotal, anggaran perawatan sarana dan prasarana sekolah selama tahun 2024 hingga 2025 mencapai Rp96. 771.100

Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah pihak. Sebab, berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi bangunan sekolah dinilai masih memprihatinkan. Cat dinding sekolah tampak kusam dan mengelupas di beberapa bagian, bahkan sejumlah plafon ruang belajar juga terlihat rusak.

Kondisi itu memicu dugaan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang telah dialokasikan dengan realisasi perawatan di lapangan.

Tidak adanya realisasi perawatan berkala ini memunculkan desakan kuat dan pertanyaan dari para wali murid mengenai ke mana aliran serta transparansi penggunaan dana operasional sekolah yang dikelola oleh manajemen sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.

Kondisi gedung yang kumuh ditambah lagi dengan rumput halaman yang liar kian mempertegas dugaan lemahnya pengawasan atas realisasi dana pemeliharaan.

Warga setempat menuntut agar pihak aparat pengawas fungsional maupun dinas terkait segera turun ke lapangan guna melakukan audit menyeluruh terkait realisasi anggaran sarpras di SDN Sumber Sari Kecamatan Tungkal Jaya agar hak siswa mendapatkan lingkungan belajar yang layak tidak dikorbankan.

Gorong-Gorong Tanah Mas Indah Kerap Memakan Korban

 

BANYUASIN ~TARGET INVESTIGASI – Kondisi infrastruktur gorong-gorong yang rusak parah di wilayah RT 11 RW 01, Kelurahan Tanah Mas Indah, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, kini menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda perbaikan dari pihak terkait meski kerusakan telah berlangsung cukup lama dan memicu keresahan masyarakat.

Kondisi gorong-gorong yang amblas dan berlubang tersebut telah menyebabkan sejumlah kecelakaan. Laporan warga menyebutkan bahwa korban didominasi oleh kaum ibu yang terjatuh saat melintas. Kejadian terakhir menunjukkan seorang ibu terperosok ke dalam lubang gorong-gorong hingga tertimpa sepeda motornya sendiri akibat jalan yang tidak lagi rata dan rapuh.

“Kami sangat khawatir setiap kali lewat sini. Sudah sering ada ibu-ibu yang jatuh, bahkan ada yang sampai tertimpa motor karena lubangnya cukup dalam dan mendadak. Kalau dibiarkan, kami takut akan ada korban yang lebih fatal,” ujar salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya.

Warga menyayangkan lambatnya respon pemerintah daerah maupun instansi terkait dalam menangani kerusakan ini. Padahal, akses jalan tersebut merupakan jalur aktif yang setiap hari digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.

Masyarakat RT 11 RW 01 Kelurahan Tanah Mas Indah mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuasin, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk segera turun ke lapangan dan melakukan perbaikan permanen. Warga berharap tidak perlu menunggu adanya korban jiwa lebih lanjut sebelum tindakan nyata diambil. IR

*Warga Tanah Mas Indah Resah, Kondisi Gorong-Gorong Rusak di RT 11 Kerap Memakan Korban*

BANYUASIN ~TARGET INVESTIGASI – Kondisi infrastruktur gorong-gorong yang rusak parah di wilayah RT 11 RW 01, Kelurahan Tanah Mas Indah, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, kini menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda perbaikan dari pihak terkait meski kerusakan telah berlangsung cukup lama dan memicu keresahan masyarakat.

Kondisi gorong-gorong yang amblas dan berlubang tersebut telah menyebabkan sejumlah kecelakaan. Laporan warga menyebutkan bahwa korban didominasi oleh kaum ibu yang terjatuh saat melintas. Kejadian terakhir menunjukkan seorang ibu terperosok ke dalam lubang gorong-gorong hingga tertimpa sepeda motornya sendiri akibat jalan yang tidak lagi rata dan rapuh.

“Kami sangat khawatir setiap kali lewat sini. Sudah sering ada ibu-ibu yang jatuh, bahkan ada yang sampai tertimpa motor karena lubangnya cukup dalam dan mendadak. Kalau dibiarkan, kami takut akan ada korban yang lebih fatal,” ujar salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya.

Warga menyayangkan lambatnya respon pemerintah daerah maupun instansi terkait dalam menangani kerusakan ini. Padahal, akses jalan tersebut merupakan jalur aktif yang setiap hari digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.

Masyarakat RT 11 RW 01 Kelurahan Tanah Mas Indah mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuasin, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk segera turun ke lapangan dan melakukan perbaikan permanen. Warga berharap tidak perlu menunggu adanya korban jiwa lebih lanjut sebelum tindakan nyata diambil. IR

Palembang pelopor _Revolusi Hijau Ratu Dewa

TARGET INVESTIGASI.COM_Siang itu, di bawah terik matahari yang menyengat di kawasan pinggiran Sungai Musi, Ratu Dewa tak berada di balik meja kerja AC-nya yang dingin. Mengenakan kemeja lapangan, Wali Kota Palembang itu berjongkok, memungut botol plastik yang menyangkut di selokan, lalu menatap tajam tumpukan sampah yang menggunung di pojok jalan.

“Ini bukan warisan yang ingin saya tinggalkan untuk anak cucu kita,” ujarnya tegas, suaranya parau namun penuh penekanan, Rabu.

Bagi Ratu Dewa, 1.260 ton sampah yang dihasilkan warga Palembang setiap harinya bukanlah sekadar angka statistik. Itu adalah bom waktu. Sadar bahwa kebersihan kota adalah wajah martabat warganya, pria kelahiran Muara Kuang ini mengambil langkah drastis yang menggetarkan struktur birokrasi kota. Ia menginstruksikan seluruh camat di 18 kecamatan untuk “turun gunung”, melepaskan seragam dinas, dan menjadi edukator publik langsung di tengah masyarakat.

Ini adalah perombakan paradigma. Camat, yang biasa duduk manis, kini diwajibkan bersentuhan langsung dengan warga, membentuk disiplin, dan memastikan lingkungan bersih dari hulu ke hilir.

Bukan Sekadar Imbauan

Kritis terhadap pola lama yang hanya bersifat imbauan, Ratu Dewa menyadari bahwa penegakan hukum adalah kunci. Dalam langkah berani yang dipersiapkan matang, Pemerintah Kota Palembang akan merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2020 dalam waktu 26 hari ke depan. Revisi ini dirancang untuk menciptakan daya tekan yang tak terelakkan bagi pelanggar kebersihan.

“Ke depan kita akan terapkan sanksi tegas. Ini bukan lagi sekadar imbauan, tapi langkah nyata untuk menciptakan efek jera,” kata Dewa dengan nada tegas, menegaskan bahwa Pemerintah Kota tidak akan kompromi terhadap pengotor lingkungan.

Laporan mendalam kami menunjukkan, langkah ini didukung oleh aksi tanggap cepat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diperintahkan memetakan kebutuhan sarana prasarana, terutama tong sampah, dengan target penyelesaian yang sangat ambisius: dua hari.

Menjemput Masa Depan: 

PLTSa Keramasan

Di balik kebijakan ketat tersebut, Ratu Dewa merancang solusi futuristik. Ia tak hanya membersihkan hari ini, tapi juga menjamin masa depan. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Keramasan dikebut siang-malam, ditargetkan beroperasi pada Oktober 2026.

Fasilitas ini diharapkan mampu mengolah 1.000 ton sampah per hari dan mengubahnya menjadi energi listrik ramah lingkungan. Dengan kombinasi edukasi camat dan teknologi PLTSa, Ratu Dewa optimistis volume sampah berkurang hingga 30 persen.

Ini adalah pertaruhan politik yang berani, sebuah “Revolusi Hijau” yang bertujuan mengubah Palembang dari kota yang kotor dengan sampah menjadi kota bersih dan mandiri energi. Langkah Dewa ini membuktikan bahwa dengan kepemimpinan yang turun langsung, perubahan fundamental bukanlah hal yang mustahil

Pemkab Musi Rawas Raih Penghargaan Nasional, Diguyur Rp30 Miliar dari Kementerian PUPR

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemkab Musi Rawas mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

TARGET INVESTIGASI, KAB MURA - Penghargaan tersebut diraih dalam ajang Lomba Hari Jalan Kementerian PUPR yang digelar di Jakarta pada Sabtu (11/4/2026). Atas capaian itu, Pemkab Musi Rawas diganjar hadiah senilai Rp30 miliar.

Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud, mengungkapkan rasa bangga atas prestasi yang diraih tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat.

“Ini capaian yang sangat membanggakan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan jalan hingga ke pelosok desa,” ujar Ratna, Minggu (12/4/2026).

Ia menegaskan, keberhasilan tersebut sejalan dengan program Musi Rawas MANTAB (Maju, Mandiri, dan Bermartabat), yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur merata hingga ke daerah terpencil.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PU BM) Kabupaten Musi Rawas, Alawiyah, menyebut penghargaan ini menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur.

“Penghargaan ini sangat berarti bagi kami. Ini menjadi penyemangat untuk terus membangun dan meningkatkan kualitas jalan di Musi Rawas,” katanya.

Ia menjelaskan, perbaikan infrastruktur jalan memiliki dampak luas, tidak hanya pada sektor transportasi, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

“Jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing produk di pasar,” jelasnya.

Selain itu, infrastruktur yang memadai juga dinilai mampu menarik minat investor karena didukung konektivitas yang baik dan akses yang lancar.

Alawiyah menambahkan, pada tahun 2025 Pemkab Musi Rawas telah merealisasikan peningkatan jalan strategis, salah satunya ruas Simpang Gegas–Sugih Waras di Kecamatan Sukakarya.

Menurutnya, pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami berharap masyarakat turut menjaga infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” pungkasnya ADV (RED)

57 ASN Pemkab Musi Rawas Pensiun, Bupati Ratna Machmud Berikan Penghargaan‎‎‎

TARGET INVESTIGASI, Musi Rawas – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas menggelar apel pagi bersama yang diikuti seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Musi Rawas, pada hari ini. Senin (6/4/2026). ‎‎

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Musi Rawas, Ratna Machmud, serta dihadiri Wakil Bupati Suprayitno, Sekretaris Daerah Ali Sadikin, para Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Musi Rawas.‎‎

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 57 ASN Pemkab Musi Rawas resmi memasuki masa purna tugas (pensiun). Rinciannya, 15 ASN pensiun pada Februari 2026, 22 ASN pada Maret 2026, dan 20 ASN pada April 2026.

‎‎Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dedikasi selama bertugas, Bupati Musi Rawas menyerahkan piagam penghargaan secara langsung kepada para ASN yang memasuki masa purna tugas.‎‎

Dalam sambutannya, Bupati Ratna Machmud menyampaikan rasa syukur atas kedisiplinan dan kehadiran para ASN dalam mengikuti apel pagi bersama tersebut.

‎‎Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para ASN yang telah memasuki masa purna tugas atas loyalitas dan kontribusi mereka selama mengabdi di lingkungan Pemkab Musi Rawas.

‎‎“Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama ini. Semoga menjadi amal ibadah dan tetap memberikan inspirasi bagi ASN yang masih aktif,” ujar Bupati.

‎‎Lebih lanjut, Bupati berharap kepada seluruh ASN yang masih aktif agar terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah, khususnya di Kabupaten Musi Rawas.‎‎

Apel pagi bersama ini juga menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, soliditas, serta semangat kerja ASN dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.‎ ADV (RED)

Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud Hadiri Pembukaan Latsar CPNS Angkatan VI–X Tahun 2026 di Palembang

 

TARGET Investigasi, MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud menghadiri pembukaan klasikal Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan VI, VII, VIII, IX dan X Tahun 2026 yang digelar di Aula Putri Kembang Dadar BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Senin (30/03/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses pembentukan karakter dan kompetensi dasar bagi para CPNS sebelum resmi diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas. Pelatihan dasar ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Musi Rawas.

Dalam kesempatan tersebut, kehadiran Hj. Ratna Machmud menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, khususnya bagi para CPNS yang nantinya akan menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya pelatihan dasar sebagai pondasi awal dalam membentuk ASN yang memiliki integritas, loyalitas, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa menjadi seorang ASN bukan hanya sekadar pekerjaan, tetapi merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Pelatihan dasar ini merupakan tahap awal yang sangat penting dalam membentuk karakter ASN yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengajak para CPNS untuk terus meningkatkan kapasitas diri, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap perilaku. Menurutnya, tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan aparatur yang adaptif, inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien.

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya nilai-nilai dasar ASN, seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, agar benar-benar diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kegiatan pembukaan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, widyaiswara, serta para peserta Latsar CPNS. Para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan.

Pelatihan dasar CPNS ini diharapkan mampu mencetak aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga berkarakter kuat dan berintegritas tinggi, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Musi Rawas. ADV (RED)

Flyover Batubara Babat Supat Mulai Dibangun, Gubernur Deru dan Bupati Toha Apresiasi Komitmen Perusahaan

TARGET INVESTIGASI.COM" Groundbreaking Flyover Batubara, Muba Dorong Transportasi Lebih Aman

Babat Supat, Muba,"TARGET INVESTIGASI.com - Pembangunan flyover dan jalan khusus angkutan batubara di Desa Sukamaju, Kecamatan Babat Supat resmi dimulai. Proyek milik PT Baturona Adimulya tersebut di groundbreaking langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru bersama Bupati Muba H Toha Tohet SH, di Desa Sukamaju, Kecamatan Babat Supat, Rabu (11/03/2026).

Peresmian proyek strategis ini menjadi langkah penting dalam mendukung kelancaran mobilitas transportasi, khususnya aktivitas angkutan batubara yang selama ini bersinggungan dengan jalan umum.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan kesra Sumsel Doktor H Apriyadi, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pembangunan H. Iskandar Syahrianto, Kapolres Muba AKBP Ruri Prastowo, Direktur Utama Lucoal (Yukol) Sumber Daya F. Hari Kristiono, Direktur Lucoal (Yukol) Sumber Daya Prastio Diatmono, Kepala Pelaksana Balai Jalan Panji Krisna Wardana, para kepala OPD Provinsi Sumsel dan Kabupaten Muba, Camat Babat Supat, serta unsur Forkopimcam.

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa sejak lama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengingatkan perusahaan-perusahaan pertambangan untuk tidak lagi menggunakan jalan negara sebagai jalur angkutan batubara, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di sektor pertambangan.

Ia mengapresiasi perusahaan yang memiliki komitmen dan itikad baik untuk membangun jalan khusus angkutan batubara sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi sekaligus kontribusi terhadap kelancaran transportasi dan keselamatan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah tetap membuka ruang bagi investasi karena sektor pertambangan memberikan manfaat bagi daerah, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja serta kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kita tidak menutup mata bahwa investasi ini membawa manfaat bagi daerah, terutama dalam membuka lapangan kerja. Namun yang kita harapkan adalah ketaatan perusahaan terhadap kewajiban pajak maupun PNBP. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha harus terus kita pupuk,” ujar Herman Deru.

Ia juga menegaskan bahwa penggunaan jalan negara oleh angkutan batubara tidak dapat terus berlangsung, sehingga pembangunan jalan khusus menjadi solusi yang harus diwujudkan secara bertahap oleh perusahaan tambang.

Herman Deru mencontohkan, upaya pembangunan jalan khusus batubara sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2011 oleh beberapa pihak, meskipun pada saat itu belum berjalan optimal. Namun setelah terbitnya regulasi pada tahun 2018 yang mewajibkan angkutan batubara melalui jalan khusus, pembangunan infrastruktur pendukung mulai berkembang pesat.

Oleh karena itu, ia berharap langkah yang dilakukan perusahaan dalam membangun flyover dan jalan khusus ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya.

“Saya mengapresiasi langkah ini dan berharap perusahaan lain juga mengikuti. Pemerintah tentu akan terus mendorong upaya-upaya yang mendukung ketertiban transportasi batubara,” tegasnya.

Selain itu, Herman Deru juga mengingatkan perusahaan agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas pertambangan, sehingga kawasan yang terdampak dapat kembali pulih dan tetap terjaga keasriannya.

Sementara, Bupati Muba Toha Tohet menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Muba dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berdampak pada kelancaran transportasi, peningkatan investasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, pembangunan overpass atau flyover tersebut merupakan langkah strategis untuk mengurai potensi konflik antara angkutan batubara dan pengguna jalan umum.

“Pembangunan overpass ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melintas di kawasan ini,” ujar Toha.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Muba terbuka terhadap investasi yang membawa kemajuan daerah, selama tetap memperhatikan aspek keselamatan, kelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar.

“Kami berharap proses pembangunan flyover ini dapat berjalan lancar, selesai tepat waktu, serta tetap mengedepankan standar keselamatan kerja dan kualitas konstruksi yang baik,” tambahnya.

Bupati Toha juga optimistis keberadaan infrastruktur ini akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan dunia usaha di Muba. 

“Saya mengingatkan perusahaan agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas pertambangan, sehingga kawasan yang terdampak dapat kembali pulih dan tetap terjaga dengan baik. Semoga pembangunan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat, memberikan nilai tambah bagi perusahaan, serta menjadi bagian dari kemajuan Kabupaten Muba,” pungkasnya.(*)

at 3/12/2026

Perkuat Sinergi di Bulan Suci, TP PKK Muba Matangkan Persiapan Lomba Tingkat Provinsi 2026

Hj. Patimah Toha  Rakor dan Buka Puasa Bersama di Rumah Cinta Sekate, Tekankan Validitas Data dan Profesionalisme Kader

Sekayu,"TARGET INVESTIGASI –  Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Hj. Patimah Toha, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Lomba PKK Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Cinta Sekate, Rabu (11/03/2026), ini dirangkaikan dengan agenda berbagi Takjil dan buka puasa bersama guna mempererat tali silaturahmi antar-pengurus di bulan suci Ramadhan.

Rapat strategis ini dihadiri oleh jajaran Staf Ahli di antaranya Liliyani A. Rohman, Nurhasanah, Zulkurniawan, dan Rodiah. Turut hadir pula perwakilan Dinas terkait serta pengurus TP PKK dari berbagai kecamatan di wilayah Bumi Serasan Sekate.

Dalam arahannya,  Rodiah selaku Staf Ahli mewakili pimpinan, menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih. Fokus utama koordinasi diarahkan pada kesiapan administrasi dan fisik terkait dua kategori besar, yakni 10 Program Pokok PKK dan Kader Dasawisma.

"Validitas profil desa dan video kegiatan harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Tim kabupaten akan melakukan cross-check langsung setelah masa Lebaran. Kami minta kecamatan seperti Keluang, Babat Toman, Sekayu, Sungai Keruh, dan Sungai Lilin segera melakukan perbaikan teknis," tegasnya dalam rapat tersebut.

Salah satu poin krusial dalam Rakor ini adalah pemaparan dari Salim (Ka. Bid. Pokja IV) mengenai transformasi Posyandu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Posyandu kini resmi menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang melayani seluruh siklus hidup dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)., mencakup bidang pendidikan, kesehatan, hingga sosial.

"Posyandu bukan lagi sekadar urusan kesehatan balita, tapi integrasi layanan primer. Kader harus memiliki 25 keterampilan dasar untuk mendeteksi permasalahan masyarakat, mulai dari anak putus sekolah hingga rumah tidak layak huni," ujar Salim.

Selain itu dalam rapat masing-masing Pokja juga  telah memaparkan berbagai program unggulan yang akan menjadi fokus utama pada tahun 2026. Dahlia (Ketua Bidang Pokja I) mengawali dengan pengembangan "Rumah Cinta" sebagai model pelayanan terpadu yang ramah keluarga, sekaligus menggencarkan sosialisasi program JUPITER guna mengatasi fenomena judi online dan pinjaman online di masyarakat. Sementara itu, Susrianti (Ketua Pokja II) tengah mempersiapkan nominasi "Gelari Pelangi" di Desa Toman, Bukit Jaya, dan Ulak Paceh, sembari mematangkan persiapan Rakerda Provinsi dengan target menghasilkan produk UP2K yang memiliki daya saing dan kualitas tinggi.

Di sisi lain, Supa Miana (Ketua Pokja III) mengusung program "Ketapangmas" yang diintegrasikan melalui gerakan "Aku Hatinya PKK" serta optimalisasi pemanfaatan Kain Gambo sebagai simbol identitas lokal yang bernilai ekonomi. Terakhir, Salim (Ka. Bid. Pokja 4) berkomitmen mengawal program Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana, serta melakukan persiapan intensif untuk menghadapi Lomba Iva Test dan penilaian Desa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Menutup rapat, pimpinan rapat menginstruksikan sistem "satu lokus" dalam penilaian lomba untuk efisiensi koordinasi. Ketua TP PKK Muba melalui pimpinan rapat juga meminta para Camat menyetorkan data desa yang memiliki masalah riil, bukan hanya desa yang sudah berprestasi, agar pembinaan tiga tahun ke depan tepat sasaran.

Kegiatan diakhiri dengan suasana kekeluargaan melalui pembagian takjil dan buka puasa bersama. Hj. Patimah Toha menyampaikan kepada seluruh pengurus tingkat kabupaten dan kecamatan yang hadir dalam acara buka puasa bersama di bulan Ramadan ini. Beliau menekankan bahwa momentum ini bukan sekadar ajang berbagi kebersamaan, melainkan kesempatan untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan keimanan, serta memperkuat rasa kepedulian terhadap sesama.

Melalui kegiatan ini, beliau berharap sinergi dan koordinasi antar pengurus semakin solid agar pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dapat berjalan lebih optimal. Hal tersebut dipandang krusial guna mencapai visi utama organisasi, yaitu mewujudkan masyarakat Musi Banyuasin yang memiliki keluarga sehat, sejahtera, dan mandiri

Pemerintah Kota Lubuk Linggau Raih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026

TARGET INVESTIGASI, LUBUKLINGGAU– Pemerintah Kota Lubuk Linggau kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam memenuhi kriteria cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 98 persen dari total jumlah penduduk.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr (Hc) Drs A. Muhaimin Iskandar, kepada Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rahmat Hidayat, M.Ikom. Pada kesempatan itu, Wali Kota didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau.

Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026), dan dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh Indonesia, pimpinan kementerian/lembaga, serta jajaran BPJS Kesehatan.

Kegiatan diawali dengan deklarasi Universal Health Coverage sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan program JKN. Sambutan juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang menekankan bahwa UHC merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas.

Berdasarkan data nasional yang ditampilkan pada kegiatan tersebut, hingga 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 31 provinsi serta 397 kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai status Universal Health Coverage. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Penghargaan UHC diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu memenuhi dua kriteria utama, yaitu cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen dari jumlah penduduk, serta cakupan peserta aktif minimal 80 persen di wilayahnya. Pemerintah Kota Lubuk Linggau dinilai berhasil memenuhi kedua kriteria tersebut secara konsisten.

Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rahmat Hidayat, M.Ikom, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi dalam menyukseskan program JKN di Kota Lubuk Linggau.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama dan wujud komitmen Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan merata bagi seluruh masyarakat. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar manfaat JKN benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Wali Kota.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Lubuk Linggau berkomitmen untuk mempertahankan capaian UHC dan terus melakukan inovasi dalam pelayanan kesehatan, baik dari sisi akses, kualitas layanan, maupun keberlanjutan pembiayaan kesehatan.

Dengan diraihnya Penghargaan Universal Health Coverage Tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Lubuk Linggau diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. ADV (DAYAT)

Bupati Muratara, H. Devi Suhartoni, Dorong Sinergi Ulama dan Umara Perkuat Adab dan Etika Pelajar

Target Investigasi, Muratara-Rakerda MUI Muratara 2026 resmi digelar bersamaan dengan kegiatan Training of Trainer (ToT) Pemateri Adab dan Etika tingkat Sekolah Dasar. Muara Rupit, Selasa (10/02/2026).

Kegiatan Rakerda MUI Muratara 2026 ini berlangsung di kediaman rumah Bupati Musi Rawas Utara dan menjadi momentum penting dalam penguatan karakter generasi muda sejak usia dini.

Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Musi Rawas Utara ini dihadiri langsung oleh Bupati Musi Rawas Utara, H. Devi Suhartoni, serta Ketua MUI Kabupaten Muratara, H. Rafizen Karsudien, S.Pd, bersama jajaran pengurus MUI dan tokoh ulama setempat. Kehadiran pimpinan daerah menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program pembinaan adab dan etika pelajar.

Dalam sambutannya, Bupati Musi Rawas Utara, H. Devi Suhartoni, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Rakerda MUI Muratara 2026 dan program ToT pemateri adab dan etika.

Menurutnya, keterlibatan langsung para ulama dalam dunia pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter anak sejak bangku sekolah dasar.

“Saya selaku Bupati Musi Rawas Utara, dengan penuh rasa hormat dan kegembiraan, sangat mendukung program ini. Kehadiran para tokoh alim ulama yang turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi adab dan etika merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter generasi penurus muratara,”ujar bupati

Kegiatan Rakerda MUI Muratara 2026 mengusung tema “Sinergitas Ulama dan Umara dalam Mewujudkan Muratara Berhidayah Iluk”.

Tema ini mencerminkan semangat kolaborasi antara ulama dan pemerintah daerah dalam menanamkan nilai-nilai adab, etika, serta akhlak mulia kepada anak-anak sejak dini.

Melalui program Training of Trainer (ToT), para pemateri dipersiapkan untuk menyampaikan materi adab dan etika secara efektif di sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sinergi yang kuat antara ulama dan umara diharapkan mampu melahirkan generasi Muratara yang berkarakter, berakhlak mulia, serta siap bersaing di masa depan.

Dengan terlaksananya Rakerda MUI Muratara 2026, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara optimistis visi Iluk Becakap, Iluk Bebuat dapat terwujud melalui pembinaan moral dan spiritual yang berkelanjutan, demi masa depan Muratara yang lebih baik.adv (rLS)

Bupati Muratara H Devi Suhartoni Minta ASN Disiplin Dalam Bekerja

Bupati Muratara, H Devi Suhartoni menyampaikan arahan pada acara Pengajian Ramadhan di Kantor Bupati Muratara, Jumat 27 Februari 2026. 

TARGET INVESTIGASI, MURATARA - Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), H Devi Suhartoni meminta kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara disiplin dalam bekerja.

Ia berharap ASN disiplin masuk kantor dan pulang sesuai jadwal pada hari kerja. Bupati Devi Suhartoni berharap kepada ASN jangan hanya disiplin pada saat dirinya ada saja.

"Kalau saya tidak ada di kantor, kantor sepi. Tapi kalau saya ada kantor ramai," kata Bupati Devi Suhartoni saat menyampaikan arahan pada acara Pengajian Ramadhan 1446 Hijriyah/2026 Masehi.

Acara berlangsung di Kantor Bupati Muratara Jumat 27 Februari 2026.

Kabag Kesra Setda Kabupaten Muratara, H Irwan Susi Sastro, S.Ag, kepada KORANLINGAUPOS.ID mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Muratara melalui Bagian Kesra melaksanakan Pengajian Ramadhan

Pada kegiatan Pengajian Ramadhan hari pertama dilaksanakan narasumbernya Bupati Muratara, H Devi Suhartoni,

Kabag Kesra menyebut setiap hari Jumat di bulan Ramadhan Pemkab Muratara mengadakan Pengajian Ramadhan.

Dalam kegiatan Pengajian Ramadhan kegiatannya membaca surah Yasin, doa dan motivasi disampaikan oleh Bupati H Devi Suhartoni.

"Yang memimpin pembacaan surah Yasin, Ersan, membaca doa H Alfirmansyah Karim," tambahnya.

Acara ini diadakan untuk silaturahmi antara Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan pejabat di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Muratara.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Muratara H Devi Suhartoni menyampaikan motivasi dan kisah dan menekankan integritas ASN, disiplin dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Pengajian Ramadhan lebih menekankan integritas ASN," tambahnya.

Ditambahkannya, Bupati Devi Suhartoni menceritakan pengalaman sebelum menjadi Bupati. "Bupati menyampaikan motivasi, menceritakan pengalaman sebelum menjadi Bupati," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Devi Suhartoni juga membuka ruang tanya jawab. "Bupati memberikan kesempatan kepad ASN untuk bertanya," sebutnya.

Penurutnya petugas Pengajian Ramadhan sudah dijadwalkan untuk Jumat pekan depan tanggal 6 Maret 2026 narasumbernya Wakil Bupati H Junius Wahyudi, S.I.P sedangkan memimpin pembacaan surah Yasin, Yogi, pembaca doa Kabag Kesra, H Irwan Susi Sasro, S.Ag.

Jumat 13 Maret 2013 narasumber Sekda H Elvandary, memimpin pembacaan surah Yasin, Saleswan, SE, membaca doa H Elvandary. adv (Rls)

Wabup Muratara Hadiri Rakor Infrastruktur Bersama Menko AHY Dorong Percepatan Pembangunan Sumsel

  Wabup Muratara Hadiri Rakor Infrastruktur Bersama Menko AHY di Palembang

TARKGET INVESTIGASI, PALEMBANG – Giat kegiatan Wabup Muratara terus menunjukkan peran aktif Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Wakil Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), H Junius Wahyudi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pengembangan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Griya Agung Palembang, Selasa (10/2/2026).

Dalam giat kegiatan Wabup Muratara tersebut, Junius Wahyudi hadir bersama Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, Wakil Gubernur H Cik Ujang, jajaran Forkopimda, serta seluruh kepala daerah dari 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan program pembangunan infrastruktur strategis.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY, menyampaikan bahwa kunjungan kerjanya ke Sumsel pada 10–11 Februari 2026 bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor serta memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah, termasuk di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Usai memimpin Rakor, Menko AHY melanjutkan agenda dengan meninjau Rumah Susun Universitas Sriwijaya (Unsri) sebagai bagian dari evaluasi pemanfaatan infrastruktur hunian mahasiswa.

Selanjutnya, AHY juga memimpin Rapat Koordinasi Progres Penanganan Over Dimension Over Loading (ODOL) di Palembang guna menjaga keselamatan lalu lintas serta keberlanjutan infrastruktur jalan di Sumsel.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru didampingi Wakil Gubernur H Cik Ujang memanfaatkan momentum kunjungan kerja tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan strategis daerah yang membutuhkan dukungan dan percepatan dari pemerintah pusat.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah revitalisasi Rusun 24–26 Ilir Palembang yang dinilai tidak layak huni dan berdampak pada aspek sosial serta estetika kota.

Sementara itu, giat kegiatan Wabup Muratara dalam Rakor ini menegaskan komitmen Pemkab Muratara untuk terus aktif mengawal program pembangunan infrastruktur, khususnya yang berdampak langsung pada peningkatan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui sinergi pusat dan daerah, Pemkab Muratara optimistis pembangunan di Sumatera Selatan, termasuk Musi Rawas Utara, dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Rangkaian kunjungan kerja Menko AHY ditutup dengan peninjauan Jembatan Tol Musi V serta agenda orasi motivasi pada Wisuda ke-182 Universitas Sriwijaya di Kampus Indralaya.

Kehadiran Wakil Bupati Muratara dalam seluruh rangkaian ini menjadi bagian dari giat kegiatan Wabup Muratara dalam memperjuangkan percepatan pembangunan daerah dan mendorong Sumatera Selatan terus maju.ADV (Rls)

LSM JURNALIS BERSATU Tuntut Tanggungjawab Kapolres Sarolangun Korban PETI.

TARGETINVESTIGASI, SAROLANGUN, JAMBI - Kecelakaan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun, jambi, yang sudah berlangsung selama belasan tahun, sudah berulang kali terjadi kecelakaan menelan korban jiwa. Tahun 2026 dalam kurun waktu berdekatan telah menewaskan puluhan orang.

Selasa, 20/1/2026 di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun Tamsi, Kabupaten Sarolangun dikabarkan 8 orang pendulang emas meninggal dunia.

Minggu 15/02/2026 di selembau kecamatan Limbur Tamsi, kabupaten Sarolangun dikabarkan 4 orang meninggal dunia. Adapun akibat terjadinya peristiwa tersebut terdapat empat korban yang meninggal dunia dengan identitas sebagai berikut, Zai (31) warga Desa Karang Jaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumsel (Meninggal Dunia ), Serli (26), warga Dusun Macang, Kabupaten Musirawas Utara,Sumsel ( Meninggal Dunia ), Agus, (40) warga Bengkulu ( Meninggal Dunia ) dan Kadir (40) warga Desa Aur Gading, Bathin XXIV Kabupaten Batanghari ( Meninggal Dunia).

Menyikapi aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun, jambi, berulang kali menelan korban jiwa, koordinator aksi LSM JURNALIS BERSATU (Sancik,S.IP) menyampaikan pada awak media, hari Kamis, 26 Februari 2026 kami akan mengadakan Aksi damai di Mapolres Sarolangun.

“surat pemberitahuan Aksi Damai sudah disampaikan pada Mapolres Sarolangun, dan kami menilai personil Mapolres Sarolangun darurat penegakan hukum Undang-undang No. 3 Tahun 2020, yang mana diketahui Tanggung jawab Polri terhadap tambang emas ilegal (PETI) adalah menegakkan hukum berdasarkan, meliputi tindakan preventif (patroli, penyuluhan) dan represif (penyitaan alat, penangkapan pelaku/aktor intelektual). Polri wajib menjaga lingkungan, menghentikan kerusakan, dan menindak tegas oknum anggota yang terlibat”.

Lanjut Sancik, kami meminta Kepala Mapolres Sarolangun untuk mengundur diri dari jabatannya, dikarenakan anda tidak becus mengemban tugas sebagai Kapolres (Kepala Kepolisian Resor) Sarolangun, Jambi. tutupnya Hidayat