Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud Hadiri Pembukaan Latsar CPNS Angkatan VI–X Tahun 2026 di Palembang

 

TARGET Investigasi, MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud menghadiri pembukaan klasikal Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan VI, VII, VIII, IX dan X Tahun 2026 yang digelar di Aula Putri Kembang Dadar BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Senin (30/03/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses pembentukan karakter dan kompetensi dasar bagi para CPNS sebelum resmi diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas. Pelatihan dasar ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Musi Rawas.

Dalam kesempatan tersebut, kehadiran Hj. Ratna Machmud menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, khususnya bagi para CPNS yang nantinya akan menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya pelatihan dasar sebagai pondasi awal dalam membentuk ASN yang memiliki integritas, loyalitas, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa menjadi seorang ASN bukan hanya sekadar pekerjaan, tetapi merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Pelatihan dasar ini merupakan tahap awal yang sangat penting dalam membentuk karakter ASN yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengajak para CPNS untuk terus meningkatkan kapasitas diri, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap perilaku. Menurutnya, tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan aparatur yang adaptif, inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien.

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya nilai-nilai dasar ASN, seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, agar benar-benar diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kegiatan pembukaan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, widyaiswara, serta para peserta Latsar CPNS. Para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan.

Pelatihan dasar CPNS ini diharapkan mampu mencetak aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga berkarakter kuat dan berintegritas tinggi, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Musi Rawas. ADV (RED)

Flyover Batubara Babat Supat Mulai Dibangun, Gubernur Deru dan Bupati Toha Apresiasi Komitmen Perusahaan

TARGET INVESTIGASI.COM" Groundbreaking Flyover Batubara, Muba Dorong Transportasi Lebih Aman

Babat Supat, Muba,"TARGET INVESTIGASI.com - Pembangunan flyover dan jalan khusus angkutan batubara di Desa Sukamaju, Kecamatan Babat Supat resmi dimulai. Proyek milik PT Baturona Adimulya tersebut di groundbreaking langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru bersama Bupati Muba H Toha Tohet SH, di Desa Sukamaju, Kecamatan Babat Supat, Rabu (11/03/2026).

Peresmian proyek strategis ini menjadi langkah penting dalam mendukung kelancaran mobilitas transportasi, khususnya aktivitas angkutan batubara yang selama ini bersinggungan dengan jalan umum.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan kesra Sumsel Doktor H Apriyadi, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pembangunan H. Iskandar Syahrianto, Kapolres Muba AKBP Ruri Prastowo, Direktur Utama Lucoal (Yukol) Sumber Daya F. Hari Kristiono, Direktur Lucoal (Yukol) Sumber Daya Prastio Diatmono, Kepala Pelaksana Balai Jalan Panji Krisna Wardana, para kepala OPD Provinsi Sumsel dan Kabupaten Muba, Camat Babat Supat, serta unsur Forkopimcam.

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa sejak lama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengingatkan perusahaan-perusahaan pertambangan untuk tidak lagi menggunakan jalan negara sebagai jalur angkutan batubara, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di sektor pertambangan.

Ia mengapresiasi perusahaan yang memiliki komitmen dan itikad baik untuk membangun jalan khusus angkutan batubara sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi sekaligus kontribusi terhadap kelancaran transportasi dan keselamatan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah tetap membuka ruang bagi investasi karena sektor pertambangan memberikan manfaat bagi daerah, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja serta kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kita tidak menutup mata bahwa investasi ini membawa manfaat bagi daerah, terutama dalam membuka lapangan kerja. Namun yang kita harapkan adalah ketaatan perusahaan terhadap kewajiban pajak maupun PNBP. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha harus terus kita pupuk,” ujar Herman Deru.

Ia juga menegaskan bahwa penggunaan jalan negara oleh angkutan batubara tidak dapat terus berlangsung, sehingga pembangunan jalan khusus menjadi solusi yang harus diwujudkan secara bertahap oleh perusahaan tambang.

Herman Deru mencontohkan, upaya pembangunan jalan khusus batubara sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2011 oleh beberapa pihak, meskipun pada saat itu belum berjalan optimal. Namun setelah terbitnya regulasi pada tahun 2018 yang mewajibkan angkutan batubara melalui jalan khusus, pembangunan infrastruktur pendukung mulai berkembang pesat.

Oleh karena itu, ia berharap langkah yang dilakukan perusahaan dalam membangun flyover dan jalan khusus ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya.

“Saya mengapresiasi langkah ini dan berharap perusahaan lain juga mengikuti. Pemerintah tentu akan terus mendorong upaya-upaya yang mendukung ketertiban transportasi batubara,” tegasnya.

Selain itu, Herman Deru juga mengingatkan perusahaan agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas pertambangan, sehingga kawasan yang terdampak dapat kembali pulih dan tetap terjaga keasriannya.

Sementara, Bupati Muba Toha Tohet menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Muba dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berdampak pada kelancaran transportasi, peningkatan investasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, pembangunan overpass atau flyover tersebut merupakan langkah strategis untuk mengurai potensi konflik antara angkutan batubara dan pengguna jalan umum.

“Pembangunan overpass ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melintas di kawasan ini,” ujar Toha.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Muba terbuka terhadap investasi yang membawa kemajuan daerah, selama tetap memperhatikan aspek keselamatan, kelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar.

“Kami berharap proses pembangunan flyover ini dapat berjalan lancar, selesai tepat waktu, serta tetap mengedepankan standar keselamatan kerja dan kualitas konstruksi yang baik,” tambahnya.

Bupati Toha juga optimistis keberadaan infrastruktur ini akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan dunia usaha di Muba. 

“Saya mengingatkan perusahaan agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas pertambangan, sehingga kawasan yang terdampak dapat kembali pulih dan tetap terjaga dengan baik. Semoga pembangunan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat, memberikan nilai tambah bagi perusahaan, serta menjadi bagian dari kemajuan Kabupaten Muba,” pungkasnya.(*)

at 3/12/2026

Perkuat Sinergi di Bulan Suci, TP PKK Muba Matangkan Persiapan Lomba Tingkat Provinsi 2026

Hj. Patimah Toha  Rakor dan Buka Puasa Bersama di Rumah Cinta Sekate, Tekankan Validitas Data dan Profesionalisme Kader

Sekayu,"TARGET INVESTIGASI –  Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Hj. Patimah Toha, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Lomba PKK Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Cinta Sekate, Rabu (11/03/2026), ini dirangkaikan dengan agenda berbagi Takjil dan buka puasa bersama guna mempererat tali silaturahmi antar-pengurus di bulan suci Ramadhan.

Rapat strategis ini dihadiri oleh jajaran Staf Ahli di antaranya Liliyani A. Rohman, Nurhasanah, Zulkurniawan, dan Rodiah. Turut hadir pula perwakilan Dinas terkait serta pengurus TP PKK dari berbagai kecamatan di wilayah Bumi Serasan Sekate.

Dalam arahannya,  Rodiah selaku Staf Ahli mewakili pimpinan, menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih. Fokus utama koordinasi diarahkan pada kesiapan administrasi dan fisik terkait dua kategori besar, yakni 10 Program Pokok PKK dan Kader Dasawisma.

"Validitas profil desa dan video kegiatan harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Tim kabupaten akan melakukan cross-check langsung setelah masa Lebaran. Kami minta kecamatan seperti Keluang, Babat Toman, Sekayu, Sungai Keruh, dan Sungai Lilin segera melakukan perbaikan teknis," tegasnya dalam rapat tersebut.

Salah satu poin krusial dalam Rakor ini adalah pemaparan dari Salim (Ka. Bid. Pokja IV) mengenai transformasi Posyandu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Posyandu kini resmi menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang melayani seluruh siklus hidup dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)., mencakup bidang pendidikan, kesehatan, hingga sosial.

"Posyandu bukan lagi sekadar urusan kesehatan balita, tapi integrasi layanan primer. Kader harus memiliki 25 keterampilan dasar untuk mendeteksi permasalahan masyarakat, mulai dari anak putus sekolah hingga rumah tidak layak huni," ujar Salim.

Selain itu dalam rapat masing-masing Pokja juga  telah memaparkan berbagai program unggulan yang akan menjadi fokus utama pada tahun 2026. Dahlia (Ketua Bidang Pokja I) mengawali dengan pengembangan "Rumah Cinta" sebagai model pelayanan terpadu yang ramah keluarga, sekaligus menggencarkan sosialisasi program JUPITER guna mengatasi fenomena judi online dan pinjaman online di masyarakat. Sementara itu, Susrianti (Ketua Pokja II) tengah mempersiapkan nominasi "Gelari Pelangi" di Desa Toman, Bukit Jaya, dan Ulak Paceh, sembari mematangkan persiapan Rakerda Provinsi dengan target menghasilkan produk UP2K yang memiliki daya saing dan kualitas tinggi.

Di sisi lain, Supa Miana (Ketua Pokja III) mengusung program "Ketapangmas" yang diintegrasikan melalui gerakan "Aku Hatinya PKK" serta optimalisasi pemanfaatan Kain Gambo sebagai simbol identitas lokal yang bernilai ekonomi. Terakhir, Salim (Ka. Bid. Pokja 4) berkomitmen mengawal program Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana, serta melakukan persiapan intensif untuk menghadapi Lomba Iva Test dan penilaian Desa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Menutup rapat, pimpinan rapat menginstruksikan sistem "satu lokus" dalam penilaian lomba untuk efisiensi koordinasi. Ketua TP PKK Muba melalui pimpinan rapat juga meminta para Camat menyetorkan data desa yang memiliki masalah riil, bukan hanya desa yang sudah berprestasi, agar pembinaan tiga tahun ke depan tepat sasaran.

Kegiatan diakhiri dengan suasana kekeluargaan melalui pembagian takjil dan buka puasa bersama. Hj. Patimah Toha menyampaikan kepada seluruh pengurus tingkat kabupaten dan kecamatan yang hadir dalam acara buka puasa bersama di bulan Ramadan ini. Beliau menekankan bahwa momentum ini bukan sekadar ajang berbagi kebersamaan, melainkan kesempatan untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan keimanan, serta memperkuat rasa kepedulian terhadap sesama.

Melalui kegiatan ini, beliau berharap sinergi dan koordinasi antar pengurus semakin solid agar pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dapat berjalan lebih optimal. Hal tersebut dipandang krusial guna mencapai visi utama organisasi, yaitu mewujudkan masyarakat Musi Banyuasin yang memiliki keluarga sehat, sejahtera, dan mandiri

Pemerintah Kota Lubuk Linggau Raih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026

TARGET INVESTIGASI, LUBUKLINGGAU– Pemerintah Kota Lubuk Linggau kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam memenuhi kriteria cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 98 persen dari total jumlah penduduk.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr (Hc) Drs A. Muhaimin Iskandar, kepada Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rahmat Hidayat, M.Ikom. Pada kesempatan itu, Wali Kota didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau.

Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026), dan dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh Indonesia, pimpinan kementerian/lembaga, serta jajaran BPJS Kesehatan.

Kegiatan diawali dengan deklarasi Universal Health Coverage sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan program JKN. Sambutan juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang menekankan bahwa UHC merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas.

Berdasarkan data nasional yang ditampilkan pada kegiatan tersebut, hingga 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 31 provinsi serta 397 kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai status Universal Health Coverage. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Penghargaan UHC diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu memenuhi dua kriteria utama, yaitu cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen dari jumlah penduduk, serta cakupan peserta aktif minimal 80 persen di wilayahnya. Pemerintah Kota Lubuk Linggau dinilai berhasil memenuhi kedua kriteria tersebut secara konsisten.

Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rahmat Hidayat, M.Ikom, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi dalam menyukseskan program JKN di Kota Lubuk Linggau.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama dan wujud komitmen Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan merata bagi seluruh masyarakat. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar manfaat JKN benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Wali Kota.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Lubuk Linggau berkomitmen untuk mempertahankan capaian UHC dan terus melakukan inovasi dalam pelayanan kesehatan, baik dari sisi akses, kualitas layanan, maupun keberlanjutan pembiayaan kesehatan.

Dengan diraihnya Penghargaan Universal Health Coverage Tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Lubuk Linggau diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. ADV (DAYAT)

Bupati Muratara, H. Devi Suhartoni, Dorong Sinergi Ulama dan Umara Perkuat Adab dan Etika Pelajar

Target Investigasi, Muratara-Rakerda MUI Muratara 2026 resmi digelar bersamaan dengan kegiatan Training of Trainer (ToT) Pemateri Adab dan Etika tingkat Sekolah Dasar. Muara Rupit, Selasa (10/02/2026).

Kegiatan Rakerda MUI Muratara 2026 ini berlangsung di kediaman rumah Bupati Musi Rawas Utara dan menjadi momentum penting dalam penguatan karakter generasi muda sejak usia dini.

Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Musi Rawas Utara ini dihadiri langsung oleh Bupati Musi Rawas Utara, H. Devi Suhartoni, serta Ketua MUI Kabupaten Muratara, H. Rafizen Karsudien, S.Pd, bersama jajaran pengurus MUI dan tokoh ulama setempat. Kehadiran pimpinan daerah menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program pembinaan adab dan etika pelajar.

Dalam sambutannya, Bupati Musi Rawas Utara, H. Devi Suhartoni, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Rakerda MUI Muratara 2026 dan program ToT pemateri adab dan etika.

Menurutnya, keterlibatan langsung para ulama dalam dunia pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter anak sejak bangku sekolah dasar.

“Saya selaku Bupati Musi Rawas Utara, dengan penuh rasa hormat dan kegembiraan, sangat mendukung program ini. Kehadiran para tokoh alim ulama yang turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi adab dan etika merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter generasi penurus muratara,”ujar bupati

Kegiatan Rakerda MUI Muratara 2026 mengusung tema “Sinergitas Ulama dan Umara dalam Mewujudkan Muratara Berhidayah Iluk”.

Tema ini mencerminkan semangat kolaborasi antara ulama dan pemerintah daerah dalam menanamkan nilai-nilai adab, etika, serta akhlak mulia kepada anak-anak sejak dini.

Melalui program Training of Trainer (ToT), para pemateri dipersiapkan untuk menyampaikan materi adab dan etika secara efektif di sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sinergi yang kuat antara ulama dan umara diharapkan mampu melahirkan generasi Muratara yang berkarakter, berakhlak mulia, serta siap bersaing di masa depan.

Dengan terlaksananya Rakerda MUI Muratara 2026, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara optimistis visi Iluk Becakap, Iluk Bebuat dapat terwujud melalui pembinaan moral dan spiritual yang berkelanjutan, demi masa depan Muratara yang lebih baik.adv (rLS)

Bupati Muratara H Devi Suhartoni Minta ASN Disiplin Dalam Bekerja

Bupati Muratara, H Devi Suhartoni menyampaikan arahan pada acara Pengajian Ramadhan di Kantor Bupati Muratara, Jumat 27 Februari 2026. 

TARGET INVESTIGASI, MURATARA - Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), H Devi Suhartoni meminta kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara disiplin dalam bekerja.

Ia berharap ASN disiplin masuk kantor dan pulang sesuai jadwal pada hari kerja. Bupati Devi Suhartoni berharap kepada ASN jangan hanya disiplin pada saat dirinya ada saja.

"Kalau saya tidak ada di kantor, kantor sepi. Tapi kalau saya ada kantor ramai," kata Bupati Devi Suhartoni saat menyampaikan arahan pada acara Pengajian Ramadhan 1446 Hijriyah/2026 Masehi.

Acara berlangsung di Kantor Bupati Muratara Jumat 27 Februari 2026.

Kabag Kesra Setda Kabupaten Muratara, H Irwan Susi Sastro, S.Ag, kepada KORANLINGAUPOS.ID mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Muratara melalui Bagian Kesra melaksanakan Pengajian Ramadhan

Pada kegiatan Pengajian Ramadhan hari pertama dilaksanakan narasumbernya Bupati Muratara, H Devi Suhartoni,

Kabag Kesra menyebut setiap hari Jumat di bulan Ramadhan Pemkab Muratara mengadakan Pengajian Ramadhan.

Dalam kegiatan Pengajian Ramadhan kegiatannya membaca surah Yasin, doa dan motivasi disampaikan oleh Bupati H Devi Suhartoni.

"Yang memimpin pembacaan surah Yasin, Ersan, membaca doa H Alfirmansyah Karim," tambahnya.

Acara ini diadakan untuk silaturahmi antara Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan pejabat di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Muratara.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Muratara H Devi Suhartoni menyampaikan motivasi dan kisah dan menekankan integritas ASN, disiplin dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Pengajian Ramadhan lebih menekankan integritas ASN," tambahnya.

Ditambahkannya, Bupati Devi Suhartoni menceritakan pengalaman sebelum menjadi Bupati. "Bupati menyampaikan motivasi, menceritakan pengalaman sebelum menjadi Bupati," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Devi Suhartoni juga membuka ruang tanya jawab. "Bupati memberikan kesempatan kepad ASN untuk bertanya," sebutnya.

Penurutnya petugas Pengajian Ramadhan sudah dijadwalkan untuk Jumat pekan depan tanggal 6 Maret 2026 narasumbernya Wakil Bupati H Junius Wahyudi, S.I.P sedangkan memimpin pembacaan surah Yasin, Yogi, pembaca doa Kabag Kesra, H Irwan Susi Sasro, S.Ag.

Jumat 13 Maret 2013 narasumber Sekda H Elvandary, memimpin pembacaan surah Yasin, Saleswan, SE, membaca doa H Elvandary. adv (Rls)

"KEC,TALANG KELAPA .KEL,TANAMAS INDAH.RW.02 RT.11 JALAN GRIYA VINA KENCANA". WARGA RESAH JALAN PUTUS.....! 3BULAN TIDAK ADA PERBAIKAN. KURANG TEGASNYA TINDAKAN CAMAT.

harapan kami masyarakat griya Vina,

Agar pemerintahan ada selusinya masyarakat sangat resah adanya jalan putus ini,

" Trhususnya yg kami hormati pak camat talang kalapa ,agar serius memperhatikan gorong-gorong jalan  warga tiga putri RW 02/RT 11 , titik terpenting saluran air pembunggan penyerapan dan bukan Hanja penting drainase saja dan demi masyarakat agar tidak korban lagi ibu-ibu jatuh "ujar warga.

Wabup Muratara Hadiri Rakor Infrastruktur Bersama Menko AHY Dorong Percepatan Pembangunan Sumsel

  Wabup Muratara Hadiri Rakor Infrastruktur Bersama Menko AHY di Palembang

TARKGET INVESTIGASI, PALEMBANG – Giat kegiatan Wabup Muratara terus menunjukkan peran aktif Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Wakil Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), H Junius Wahyudi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pengembangan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Griya Agung Palembang, Selasa (10/2/2026).

Dalam giat kegiatan Wabup Muratara tersebut, Junius Wahyudi hadir bersama Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, Wakil Gubernur H Cik Ujang, jajaran Forkopimda, serta seluruh kepala daerah dari 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan program pembangunan infrastruktur strategis.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY, menyampaikan bahwa kunjungan kerjanya ke Sumsel pada 10–11 Februari 2026 bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor serta memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah, termasuk di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Usai memimpin Rakor, Menko AHY melanjutkan agenda dengan meninjau Rumah Susun Universitas Sriwijaya (Unsri) sebagai bagian dari evaluasi pemanfaatan infrastruktur hunian mahasiswa.

Selanjutnya, AHY juga memimpin Rapat Koordinasi Progres Penanganan Over Dimension Over Loading (ODOL) di Palembang guna menjaga keselamatan lalu lintas serta keberlanjutan infrastruktur jalan di Sumsel.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru didampingi Wakil Gubernur H Cik Ujang memanfaatkan momentum kunjungan kerja tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan strategis daerah yang membutuhkan dukungan dan percepatan dari pemerintah pusat.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah revitalisasi Rusun 24–26 Ilir Palembang yang dinilai tidak layak huni dan berdampak pada aspek sosial serta estetika kota.

Sementara itu, giat kegiatan Wabup Muratara dalam Rakor ini menegaskan komitmen Pemkab Muratara untuk terus aktif mengawal program pembangunan infrastruktur, khususnya yang berdampak langsung pada peningkatan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui sinergi pusat dan daerah, Pemkab Muratara optimistis pembangunan di Sumatera Selatan, termasuk Musi Rawas Utara, dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Rangkaian kunjungan kerja Menko AHY ditutup dengan peninjauan Jembatan Tol Musi V serta agenda orasi motivasi pada Wisuda ke-182 Universitas Sriwijaya di Kampus Indralaya.

Kehadiran Wakil Bupati Muratara dalam seluruh rangkaian ini menjadi bagian dari giat kegiatan Wabup Muratara dalam memperjuangkan percepatan pembangunan daerah dan mendorong Sumatera Selatan terus maju.ADV (Rls)

LSM JURNALIS BERSATU Tuntut Tanggungjawab Kapolres Sarolangun Korban PETI.

TARGETINVESTIGASI, SAROLANGUN, JAMBI - Kecelakaan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun, jambi, yang sudah berlangsung selama belasan tahun, sudah berulang kali terjadi kecelakaan menelan korban jiwa. Tahun 2026 dalam kurun waktu berdekatan telah menewaskan puluhan orang.

Selasa, 20/1/2026 di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun Tamsi, Kabupaten Sarolangun dikabarkan 8 orang pendulang emas meninggal dunia.

Minggu 15/02/2026 di selembau kecamatan Limbur Tamsi, kabupaten Sarolangun dikabarkan 4 orang meninggal dunia. Adapun akibat terjadinya peristiwa tersebut terdapat empat korban yang meninggal dunia dengan identitas sebagai berikut, Zai (31) warga Desa Karang Jaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumsel (Meninggal Dunia ), Serli (26), warga Dusun Macang, Kabupaten Musirawas Utara,Sumsel ( Meninggal Dunia ), Agus, (40) warga Bengkulu ( Meninggal Dunia ) dan Kadir (40) warga Desa Aur Gading, Bathin XXIV Kabupaten Batanghari ( Meninggal Dunia).

Menyikapi aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun, jambi, berulang kali menelan korban jiwa, koordinator aksi LSM JURNALIS BERSATU (Sancik,S.IP) menyampaikan pada awak media, hari Kamis, 26 Februari 2026 kami akan mengadakan Aksi damai di Mapolres Sarolangun.

“surat pemberitahuan Aksi Damai sudah disampaikan pada Mapolres Sarolangun, dan kami menilai personil Mapolres Sarolangun darurat penegakan hukum Undang-undang No. 3 Tahun 2020, yang mana diketahui Tanggung jawab Polri terhadap tambang emas ilegal (PETI) adalah menegakkan hukum berdasarkan, meliputi tindakan preventif (patroli, penyuluhan) dan represif (penyitaan alat, penangkapan pelaku/aktor intelektual). Polri wajib menjaga lingkungan, menghentikan kerusakan, dan menindak tegas oknum anggota yang terlibat”.

Lanjut Sancik, kami meminta Kepala Mapolres Sarolangun untuk mengundur diri dari jabatannya, dikarenakan anda tidak becus mengemban tugas sebagai Kapolres (Kepala Kepolisian Resor) Sarolangun, Jambi. tutupnya Hidayat

PROJAMIN Akan Gelar Ujuk Rasa Jilid 2 di Mapolres Muba

TARGET INVESTIGASI, MUSI BANYUASIN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jaringan Masyarakat Independen (PROJAMIN) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam waktu dekat berencana menggelar aksi damai di depan Mapolres Muba.

Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap penegakan hukum yang dinilai mandek terkait maraknya aktivitas ilegal drilling dan ilegal refinery di wilayah tersebut.

Ketua DPC PROJAMIN Muba, Tanto Hartono, menegaskan bahwa aksi damai tersebut bertujuan mendesak Kapolres Musi Banyuasin agar bertindak tegas dan profesional dalam menertibkan seluruh praktik ilegal drilling dan refinery yang kian menjamur.

Selain itu, PROJAMIN juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas sejumlah kasus kebakaran sumur minyak ilegal dan refinery ilegal yang telah menelan korban jiwa, serta segera menangkap para pelaku maupun pemodal yang selama ini terkesan kebal hukum.

“Penegakan hukum terhadap ilegal drilling dan ilegal refinery di Muba kami nilai jalan di tempat. Banyak kasus kebakaran sumur yang penanganannya tidak jelas, padahal sudah menelan korban jiwa,” ujar Tanto Hartono saat diwawancarai awak media, Sabtu (31/1/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan yang berdampak besar terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan.

“Menyikapi kondisi ini, kami dari DPC PROJAMIN Muba akan terus mendorong aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Muba agar lebih serius. Kami akan menyampaikan aspirasi masyarakat, baik melalui media maupun secara terbuka lewat aksi damai,” tegasnya.

Tanto juga menyoroti semakin meluasnya praktik ilegal drilling dan refinery di sejumlah kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, seperti Kecamatan Keluang, Bayung Lencir, dan Babat Toman, yang belakangan menjadi sorotan aktivis LSM dan jurnalis.

“Praktik ilegal ini sudah menimbulkan banyak dampak, mulai dari kerusakan lingkungan, korban jiwa, hingga kerusakan infrastruktur jalan. Kami meminta Kapolres Muba segera menutup seluruh aktivitas ilegal tersebut tanpa tebang pilih,” katanya. 

Ia menegaskan, jika tidak ada langkah konkret, PROJAMIN Muba memastikan akan tetap melanjutkan aksi damai sebagai bentuk tekanan moral agar hukum benar-benar ditegakkan.(Red)

Sumber : monopolisumselnews.com

Terindikasi Arogansi Sikap Oknum Kepala SMPN 1 Sembawa sampaikan Klarifikasi Penyerapan BOS

Targer Investigasi, Banyuasin Sumsel - Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua Team Investigasi KANTI – Komunitas Masyarakat Silampari “Jali Roy” menyayangkan sikap Arogansi Oknum Kepala SMPN 1 Sebawa saat dimintai keterangan atau klarifikasi terkait surat tembusan perihal penyerapan Dana BOS Tahun Anggaran 2023 s/d 2025.

Lanjutnya Jali Roy, diharapkan kepada segenap institusi baik Dinas Pendidik, Inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan atau pun Pihak Kepolisian di Wilayah Hukum Kabupaten Banyuasin dapat menindaklanjuti atas perilaku Sikap Arogansi Oknum Kepala SMPN 1 Sebawa, karenakan sikap arogansi seorang penyelengara negara dapat dikatagorikan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan rekaman video visual awak media buruhsergainfo bedurasi 11.49 detik Oknum Kepala SMPN 1 Sembawa terkesan arogansi menyampaikan klarifikasi terkait informasi diduga penyerapan Dana BOS Tahun Anggaran 2023 s/d 2025 terindikasi telah terjadi korupsi (senin, 12/01/2025)

Dengan nada emosi di hadapan Ketua Team Investigasi KANTI – Komunitas Masyarakat Silampari dan wartawan buruhsergainfo, Oknum Kepala SMPN 1 Sembawa berkali-kali menyampaikan tugas LSM itu apa dan apa kontribusi kamu LSM terhadap SMPN 1 Sembawa, kalau melihat koreng orang lain kita semua punya koreng.

Dari sikap dan ungkapan yang di utarakan Oknum Kepala SMPN 1 Sembawa, tidak mencerminkan seorang pegawai atau pemimpin yang menjunjung tinggi sikap demokratis yang bersedia mendengarkan sudut pandang, ide, dan kritik tanpa menjadi defensif. Yang mana masukan dapat di anggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki kinerja, bukan suatu ancaman. Selain dari itu, sikap arogansi seorang penyelengara negara dapat dikatagorikan perbuatan melawan hukum.

Fungsi Pengawas kebijakan, melindungi hak-hak publik, dalam mewujudkan tujuan Negara Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Secara umum, fungsi kontrol sosial, terutama Pers dan masyarakat, bagian penting dari kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi, tindakan menghalanginya Fungsi Pengawas kebijakan, melindungi hak-hak publik dianggap serius. (Red)

Ketua DPRD Lubuklinggau Pimpinan Rapat Dengarkan Visi dan Misi Walikota Terpilih Lubuk Linggau

LUBUKLINGGAU, shalokalindonesia.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau,mengelar rapat paripurna istimewa.

Dalam rangka mendengarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau masa periode 2025 hinga 2030 mendatang.

Rapat paripurna istimewa dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Lubuklinggau Yulian Effendi, serta hadiri Walikota H Rahmat Hidayat dan Wakil Walikota Lubuklinggau H Rustam Effendi.Foto : Pose bersama usai Rapat Paripurna DPRD Lubuk Linggau

Rapat paripurna istimewa DPRD lubuklinggau dihadiri Oleh Sekda Kota Lubuklinggau H Trisko Defriyansah,seluruh Staf ahli,Kepala OPD,Kabag,KepalaBadan, Inspektorat, Camat,Lurah, Ketua RT dan insan Pers sekota Lubuklinggau,Senin (3/3/25).

Ketua DPRD Kota Lubuklinggau Yulian Effendi menyampaikan dalam Berbagainya,bahwa kegiatan rapat paripurna DPRD kota lubuklinggau pada hari ini,dalam rangkaian mendengarkan Berbagai pidato Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau,masa bhakti 2025 hinga 2030 mendatang.

Selanjutnya disebabkan dalam bulan suci ramadhan maka dari itu kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kota Lubuklinggau”Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijiriah,semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Swt,amin yarobal allamine,”ungkap Ketua DPRD.

Selanjutnya,Ia menyampaikan bahwa pada kesempatan yang baik ini,kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Lubuklinggau,Mengucapkan selamat atas telah dilantiknya Bapak Walikota Lubuklinggau H Rahmat Hidayat dan Wakil Walikota Lubuklinggau H Rustam Effendi.

Yang telah dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dan berlangsung pada tanggal 20 Febuari 2025 di Istana negara. Dua minggu yang lalu.

”Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, serta dapat memabawah kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Lubuklinggau,” ungkapnya.

Sementara itu,Walikota Lubuklinggau H Rahmat Hidayat dalam Perayaannya mengatakan Perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau mengucapkan ribuan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya,kepada seluruh jajaran anggota DPRD Kota Lubuklinggau,dimana selama ini telah menjalin komunikasi yang harmonis serta menjadi kontrol yang efektif,dalam menjaga stabilitas pelayanan pemerintahan daerah, demikian juga kami sampaikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Lubuklinggau.

Sekaligus pemangku kepentingan serta seluruh elemen masyarakat Kota Lubuklinggau,yang terus memberikan dukungan kepada kami, khususnya pemerintah Kota Lubuklinggau.

Diungkapkan nya,pada tanggal 20 Febuari 2025 kemarin,kami resmi dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau periode 2025 hinga 2030 mendatang.

Namun karena amanah ini sangat besar dan kami berdua akan mengembankan dengan rasa tangung jawab,sebab usai dilantik mengikuti retret di akademi militer.

” Yang tujuannya tidak lain,guna berdiskusi untuk memperkuat komitmen kami,dalam menjalankan tugas pemerintahan yang transparan,profesional,berorentasi pada kesejahteraan rakyat dalam limah tahun mendatang,”pungkas Wako.

H Rahmat Hidayat menjelaskan adapun visi dan misi kami yaitu ” Terwujudnya Kota Lubuklinggau Yang Maju Dan Sejahtera” atau disingkat dengan tagline Juara.

Pertama mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan regelius.

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan program unggulan yakni penyediaan air bersih, optimalisasi pelayanan PDAM, revitalisasi jaringan perpipaan.

Penanganan persampahan,mulai tingkat RT yang didukung dengan Sarpras berupa sampah motor dan sampah bank.

Revitalisasi pasar inpres,dengan lingkungan grosir modern dan pembangunan pasar tradisional di kawasan pemukiman baru.

Konektifitas wilayah cepat dan kondisi stabil melalui pembangunan jalan dan jembatan.

Askes pemukiman mulus,sehat dan terang benderang.

Pembangunan kawasan bisnis kaki lima seperti Malioboro Linggau

Pembangunan pejalan kaki sepanjang jalan protokol.

Zero blank sport atau pemerataan Askes jaringan komunikasi untuk daerah yang masih mengalami blank.

Dukungan pembangunan bandara Silampari menjadi terminal kargo.

Peningkatan penyediaan ruang terbuka publik yang berwawasan lingkungan, seperti taman tematik, taman di setiap kecamatan.

Linggau ecopark revitalisasi objek wisata teman dan bumi perkemahan.

Optimalisasi terminal petanang sebagai pusat transportasi akap dan pasar penyangga serta terminal kayu arah dijadikan pasar agrobisnis.

Modernisasi bangunan gedung pemerintahan.

Revitalisasi dan pemanfaatan aset pemerintah untuk kegiatan sosial masyarakat.

“Inilah 14 program unggulan kami,dan masih ada program unggulan non fisik dibidang kesehatan,bidang pendidikan,keagamaan, ekonomi,pemberdayaan dan sosial masyarakat serta bidang pemuda dan lapangan pekerjaan,bidang pemerintahan,” jelas H Rahmat Hidayat.

Walikota H Rahmat Hidayat menengaskan program kegiatan tersebut,akan berjalan selama periode 2025 hingga 2030 mendatang.

Namun ada beberapa program kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2025,diawal masa jabatan 100 hari kerja.

”Sebagai langkah awal dalam menjalankan tugas pemerintahan, kami akan segera menyusun RPJMD tahun 2025 hinga 2029 dan dokumen perencanaan strategi pembangunan lainnya,”tegas Wako (ADV/Warto)

Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau Sampaikan LKPJ Tahun 2024

TARGETINVESTIGASI, LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat didampingi Wakil Wali Kota, H. Rustam Effendi menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Lubuk Linggau, Senin (24/3/2025).

Agenda rapat tersebut adalah penyampaian penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Lubuk Linggau Tahun 2024.

Dalam rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau itu, Wali Kota Rachmat Hidayat menyampaikan bahwa LKPJ merupakan ringkasan laporan yang disusun berdasarkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Laporan ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan mencerminkan hasil pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan.

“LKPJ ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD serta masyarakat Kota Lubuk Linggau, sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah ke depan,” ujar Rachmat dalam sambutannya.

Ia juga menyoroti capaian indikator makro ekonomi Kota Lubuk Linggau sepanjang tahun 2024, termasuk perkembangan pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Menurutnya, meskipun terdapat tantangan di tengah dinamika ekonomi nasional dan global, Pemkot Lubuk Linggau tetap mampu menunjukkan kinerja positif.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihak legislatif akan segera menelaah dan mengevaluasi isi LKPJ tersebut melalui panitia khusus (pansus) DPRD. Hasil evaluasi itu nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi untuk pelaksanaan program pembangunan tahun berikutnya.

Rapat paripurna ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, kepala OPD, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di Kota Lubuk Linggau.

Dengan penyampaian LKPJ ini, diharapkan terwujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Lubuk Linggau. (ADV/Warto)

DPRD Lubuk Linggau Tetapkan 15 Program Pembentukan Perda

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuk Linggau, H. Trisko Defriyansa, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. Rapat tersebut diakhiri dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Penjabat Wali Kota dan DPRD Kota Lubuk Linggau. Senin (10/2/2025). (Foto: Humas Pemda Lubuk Linggau)

Narkoboy Hantar Warga Trans Desa Prabumulih I Lebaran Di Jeruji Besi

KANTI News, Musi Rawas – Seorang pria parubaya warga Trans Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan bernama Eman (45) di tangkap polisi saat hendak pesta narkoba dan temukan barang bukti satu kantong klip sabu berserta satu perangkat alat isap sabu (bong) di kediaman tersangka.

Tersangka digerbak di kediamannya di Trans Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan, Musi Rawas, Sumatera Selatan pada Rabu (05/03) sekitar pukul 12.00 WIB informasi terkini bahwa tersangka sudah dilakukan penahanan di Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil konfirmasi via WA Kepala Desa Prabumulih I Andi Hartawan membenarkan atas kejadian penggerbakan tersebut, menurutnya berawal informasi yang di sampaikan masyarakat bahwa di kediaman sdr Eman adanya penggerbakan terkait penyalahgunaan narkoba.

"untuk memastikan kebenaran mengenai informasi tersebut, saya pun langsung bergegas mendatangi kediaman sdr Eman dan pada saat itu ada 5 orang personil Polsek Muara Lakitan yang sedang melakukan pengeledahan untuk mencari barang bukti"

Lanjut Andi Hartawan, saya atas nama Pemerintah Desa Prabumulih I mengapresiasi Polsek Muara Lakitan sigap terhadap penyagunaan narkoba, selain dari itu kami siap mengsukseskan program Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Pencegahan, Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika (P4GN) di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Sementara itu hasil konfirmasi awak media terhadap Kapolsek Muara Lakitan, AKP Hendrawan, S.H., M.H menjelaskan “Langsng k kasi humas bae bro atau kasat narkoba ..aku cm nangkap bae” tutupnya TIM