Gorong-Gorong Tanah Mas Indah Kerap Memakan Korban

 

BANYUASIN ~TARGET INVESTIGASI – Kondisi infrastruktur gorong-gorong yang rusak parah di wilayah RT 11 RW 01, Kelurahan Tanah Mas Indah, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, kini menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda perbaikan dari pihak terkait meski kerusakan telah berlangsung cukup lama dan memicu keresahan masyarakat.

Kondisi gorong-gorong yang amblas dan berlubang tersebut telah menyebabkan sejumlah kecelakaan. Laporan warga menyebutkan bahwa korban didominasi oleh kaum ibu yang terjatuh saat melintas. Kejadian terakhir menunjukkan seorang ibu terperosok ke dalam lubang gorong-gorong hingga tertimpa sepeda motornya sendiri akibat jalan yang tidak lagi rata dan rapuh.

“Kami sangat khawatir setiap kali lewat sini. Sudah sering ada ibu-ibu yang jatuh, bahkan ada yang sampai tertimpa motor karena lubangnya cukup dalam dan mendadak. Kalau dibiarkan, kami takut akan ada korban yang lebih fatal,” ujar salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya.

Warga menyayangkan lambatnya respon pemerintah daerah maupun instansi terkait dalam menangani kerusakan ini. Padahal, akses jalan tersebut merupakan jalur aktif yang setiap hari digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.

Masyarakat RT 11 RW 01 Kelurahan Tanah Mas Indah mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuasin, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk segera turun ke lapangan dan melakukan perbaikan permanen. Warga berharap tidak perlu menunggu adanya korban jiwa lebih lanjut sebelum tindakan nyata diambil. IR

Pemkab Musi Rawas Raih Penghargaan Nasional, Diguyur Rp30 Miliar dari Kementerian PUPR

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemkab Musi Rawas mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

TARGET INVESTIGASI, KAB MURA - Penghargaan tersebut diraih dalam ajang Lomba Hari Jalan Kementerian PUPR yang digelar di Jakarta pada Sabtu (11/4/2026). Atas capaian itu, Pemkab Musi Rawas diganjar hadiah senilai Rp30 miliar.

Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud, mengungkapkan rasa bangga atas prestasi yang diraih tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat.

“Ini capaian yang sangat membanggakan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan jalan hingga ke pelosok desa,” ujar Ratna, Minggu (12/4/2026).

Ia menegaskan, keberhasilan tersebut sejalan dengan program Musi Rawas MANTAB (Maju, Mandiri, dan Bermartabat), yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur merata hingga ke daerah terpencil.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PU BM) Kabupaten Musi Rawas, Alawiyah, menyebut penghargaan ini menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur.

“Penghargaan ini sangat berarti bagi kami. Ini menjadi penyemangat untuk terus membangun dan meningkatkan kualitas jalan di Musi Rawas,” katanya.

Ia menjelaskan, perbaikan infrastruktur jalan memiliki dampak luas, tidak hanya pada sektor transportasi, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

“Jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing produk di pasar,” jelasnya.

Selain itu, infrastruktur yang memadai juga dinilai mampu menarik minat investor karena didukung konektivitas yang baik dan akses yang lancar.

Alawiyah menambahkan, pada tahun 2025 Pemkab Musi Rawas telah merealisasikan peningkatan jalan strategis, salah satunya ruas Simpang Gegas–Sugih Waras di Kecamatan Sukakarya.

Menurutnya, pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami berharap masyarakat turut menjaga infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” pungkasnya ADV (RED)

57 ASN Pemkab Musi Rawas Pensiun, Bupati Ratna Machmud Berikan Penghargaan‎‎‎

TARGET INVESTIGASI, Musi Rawas – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas menggelar apel pagi bersama yang diikuti seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Musi Rawas, pada hari ini. Senin (6/4/2026). ‎‎

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Musi Rawas, Ratna Machmud, serta dihadiri Wakil Bupati Suprayitno, Sekretaris Daerah Ali Sadikin, para Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Musi Rawas.‎‎

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 57 ASN Pemkab Musi Rawas resmi memasuki masa purna tugas (pensiun). Rinciannya, 15 ASN pensiun pada Februari 2026, 22 ASN pada Maret 2026, dan 20 ASN pada April 2026.

‎‎Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dedikasi selama bertugas, Bupati Musi Rawas menyerahkan piagam penghargaan secara langsung kepada para ASN yang memasuki masa purna tugas.‎‎

Dalam sambutannya, Bupati Ratna Machmud menyampaikan rasa syukur atas kedisiplinan dan kehadiran para ASN dalam mengikuti apel pagi bersama tersebut.

‎‎Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para ASN yang telah memasuki masa purna tugas atas loyalitas dan kontribusi mereka selama mengabdi di lingkungan Pemkab Musi Rawas.

‎‎“Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama ini. Semoga menjadi amal ibadah dan tetap memberikan inspirasi bagi ASN yang masih aktif,” ujar Bupati.

‎‎Lebih lanjut, Bupati berharap kepada seluruh ASN yang masih aktif agar terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah, khususnya di Kabupaten Musi Rawas.‎‎

Apel pagi bersama ini juga menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, soliditas, serta semangat kerja ASN dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.‎ ADV (RED)

Pemerintah Kota Lubuk Linggau Raih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026

TARGET INVESTIGASI, LUBUKLINGGAU– Pemerintah Kota Lubuk Linggau kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam memenuhi kriteria cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 98 persen dari total jumlah penduduk.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr (Hc) Drs A. Muhaimin Iskandar, kepada Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rahmat Hidayat, M.Ikom. Pada kesempatan itu, Wali Kota didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau.

Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026), dan dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh Indonesia, pimpinan kementerian/lembaga, serta jajaran BPJS Kesehatan.

Kegiatan diawali dengan deklarasi Universal Health Coverage sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan program JKN. Sambutan juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang menekankan bahwa UHC merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas.

Berdasarkan data nasional yang ditampilkan pada kegiatan tersebut, hingga 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 31 provinsi serta 397 kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai status Universal Health Coverage. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Penghargaan UHC diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu memenuhi dua kriteria utama, yaitu cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen dari jumlah penduduk, serta cakupan peserta aktif minimal 80 persen di wilayahnya. Pemerintah Kota Lubuk Linggau dinilai berhasil memenuhi kedua kriteria tersebut secara konsisten.

Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rahmat Hidayat, M.Ikom, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi dalam menyukseskan program JKN di Kota Lubuk Linggau.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama dan wujud komitmen Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan merata bagi seluruh masyarakat. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar manfaat JKN benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Wali Kota.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Lubuk Linggau berkomitmen untuk mempertahankan capaian UHC dan terus melakukan inovasi dalam pelayanan kesehatan, baik dari sisi akses, kualitas layanan, maupun keberlanjutan pembiayaan kesehatan.

Dengan diraihnya Penghargaan Universal Health Coverage Tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Lubuk Linggau diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. ADV (DAYAT)

Bupati Muratara, H. Devi Suhartoni, Dorong Sinergi Ulama dan Umara Perkuat Adab dan Etika Pelajar

Target Investigasi, Muratara-Rakerda MUI Muratara 2026 resmi digelar bersamaan dengan kegiatan Training of Trainer (ToT) Pemateri Adab dan Etika tingkat Sekolah Dasar. Muara Rupit, Selasa (10/02/2026).

Kegiatan Rakerda MUI Muratara 2026 ini berlangsung di kediaman rumah Bupati Musi Rawas Utara dan menjadi momentum penting dalam penguatan karakter generasi muda sejak usia dini.

Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Musi Rawas Utara ini dihadiri langsung oleh Bupati Musi Rawas Utara, H. Devi Suhartoni, serta Ketua MUI Kabupaten Muratara, H. Rafizen Karsudien, S.Pd, bersama jajaran pengurus MUI dan tokoh ulama setempat. Kehadiran pimpinan daerah menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program pembinaan adab dan etika pelajar.

Dalam sambutannya, Bupati Musi Rawas Utara, H. Devi Suhartoni, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Rakerda MUI Muratara 2026 dan program ToT pemateri adab dan etika.

Menurutnya, keterlibatan langsung para ulama dalam dunia pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter anak sejak bangku sekolah dasar.

“Saya selaku Bupati Musi Rawas Utara, dengan penuh rasa hormat dan kegembiraan, sangat mendukung program ini. Kehadiran para tokoh alim ulama yang turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi adab dan etika merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter generasi penurus muratara,”ujar bupati

Kegiatan Rakerda MUI Muratara 2026 mengusung tema “Sinergitas Ulama dan Umara dalam Mewujudkan Muratara Berhidayah Iluk”.

Tema ini mencerminkan semangat kolaborasi antara ulama dan pemerintah daerah dalam menanamkan nilai-nilai adab, etika, serta akhlak mulia kepada anak-anak sejak dini.

Melalui program Training of Trainer (ToT), para pemateri dipersiapkan untuk menyampaikan materi adab dan etika secara efektif di sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sinergi yang kuat antara ulama dan umara diharapkan mampu melahirkan generasi Muratara yang berkarakter, berakhlak mulia, serta siap bersaing di masa depan.

Dengan terlaksananya Rakerda MUI Muratara 2026, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara optimistis visi Iluk Becakap, Iluk Bebuat dapat terwujud melalui pembinaan moral dan spiritual yang berkelanjutan, demi masa depan Muratara yang lebih baik.adv (rLS)

Bupati Muratara H Devi Suhartoni Minta ASN Disiplin Dalam Bekerja

Bupati Muratara, H Devi Suhartoni menyampaikan arahan pada acara Pengajian Ramadhan di Kantor Bupati Muratara, Jumat 27 Februari 2026. 

TARGET INVESTIGASI, MURATARA - Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), H Devi Suhartoni meminta kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara disiplin dalam bekerja.

Ia berharap ASN disiplin masuk kantor dan pulang sesuai jadwal pada hari kerja. Bupati Devi Suhartoni berharap kepada ASN jangan hanya disiplin pada saat dirinya ada saja.

"Kalau saya tidak ada di kantor, kantor sepi. Tapi kalau saya ada kantor ramai," kata Bupati Devi Suhartoni saat menyampaikan arahan pada acara Pengajian Ramadhan 1446 Hijriyah/2026 Masehi.

Acara berlangsung di Kantor Bupati Muratara Jumat 27 Februari 2026.

Kabag Kesra Setda Kabupaten Muratara, H Irwan Susi Sastro, S.Ag, kepada KORANLINGAUPOS.ID mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Muratara melalui Bagian Kesra melaksanakan Pengajian Ramadhan

Pada kegiatan Pengajian Ramadhan hari pertama dilaksanakan narasumbernya Bupati Muratara, H Devi Suhartoni,

Kabag Kesra menyebut setiap hari Jumat di bulan Ramadhan Pemkab Muratara mengadakan Pengajian Ramadhan.

Dalam kegiatan Pengajian Ramadhan kegiatannya membaca surah Yasin, doa dan motivasi disampaikan oleh Bupati H Devi Suhartoni.

"Yang memimpin pembacaan surah Yasin, Ersan, membaca doa H Alfirmansyah Karim," tambahnya.

Acara ini diadakan untuk silaturahmi antara Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan pejabat di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Muratara.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Muratara H Devi Suhartoni menyampaikan motivasi dan kisah dan menekankan integritas ASN, disiplin dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Pengajian Ramadhan lebih menekankan integritas ASN," tambahnya.

Ditambahkannya, Bupati Devi Suhartoni menceritakan pengalaman sebelum menjadi Bupati. "Bupati menyampaikan motivasi, menceritakan pengalaman sebelum menjadi Bupati," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Devi Suhartoni juga membuka ruang tanya jawab. "Bupati memberikan kesempatan kepad ASN untuk bertanya," sebutnya.

Penurutnya petugas Pengajian Ramadhan sudah dijadwalkan untuk Jumat pekan depan tanggal 6 Maret 2026 narasumbernya Wakil Bupati H Junius Wahyudi, S.I.P sedangkan memimpin pembacaan surah Yasin, Yogi, pembaca doa Kabag Kesra, H Irwan Susi Sasro, S.Ag.

Jumat 13 Maret 2013 narasumber Sekda H Elvandary, memimpin pembacaan surah Yasin, Saleswan, SE, membaca doa H Elvandary. adv (Rls)

LSM JURNALIS BERSATU Tuntut Tanggungjawab Kapolres Sarolangun Korban PETI.

TARGETINVESTIGASI, SAROLANGUN, JAMBI - Kecelakaan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun, jambi, yang sudah berlangsung selama belasan tahun, sudah berulang kali terjadi kecelakaan menelan korban jiwa. Tahun 2026 dalam kurun waktu berdekatan telah menewaskan puluhan orang.

Selasa, 20/1/2026 di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun Tamsi, Kabupaten Sarolangun dikabarkan 8 orang pendulang emas meninggal dunia.

Minggu 15/02/2026 di selembau kecamatan Limbur Tamsi, kabupaten Sarolangun dikabarkan 4 orang meninggal dunia. Adapun akibat terjadinya peristiwa tersebut terdapat empat korban yang meninggal dunia dengan identitas sebagai berikut, Zai (31) warga Desa Karang Jaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumsel (Meninggal Dunia ), Serli (26), warga Dusun Macang, Kabupaten Musirawas Utara,Sumsel ( Meninggal Dunia ), Agus, (40) warga Bengkulu ( Meninggal Dunia ) dan Kadir (40) warga Desa Aur Gading, Bathin XXIV Kabupaten Batanghari ( Meninggal Dunia).

Menyikapi aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun, jambi, berulang kali menelan korban jiwa, koordinator aksi LSM JURNALIS BERSATU (Sancik,S.IP) menyampaikan pada awak media, hari Kamis, 26 Februari 2026 kami akan mengadakan Aksi damai di Mapolres Sarolangun.

“surat pemberitahuan Aksi Damai sudah disampaikan pada Mapolres Sarolangun, dan kami menilai personil Mapolres Sarolangun darurat penegakan hukum Undang-undang No. 3 Tahun 2020, yang mana diketahui Tanggung jawab Polri terhadap tambang emas ilegal (PETI) adalah menegakkan hukum berdasarkan, meliputi tindakan preventif (patroli, penyuluhan) dan represif (penyitaan alat, penangkapan pelaku/aktor intelektual). Polri wajib menjaga lingkungan, menghentikan kerusakan, dan menindak tegas oknum anggota yang terlibat”.

Lanjut Sancik, kami meminta Kepala Mapolres Sarolangun untuk mengundur diri dari jabatannya, dikarenakan anda tidak becus mengemban tugas sebagai Kapolres (Kepala Kepolisian Resor) Sarolangun, Jambi. tutupnya Hidayat

PROJAMIN Akan Gelar Ujuk Rasa Jilid 2 di Mapolres Muba

TARGET INVESTIGASI, MUSI BANYUASIN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jaringan Masyarakat Independen (PROJAMIN) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam waktu dekat berencana menggelar aksi damai di depan Mapolres Muba.

Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap penegakan hukum yang dinilai mandek terkait maraknya aktivitas ilegal drilling dan ilegal refinery di wilayah tersebut.

Ketua DPC PROJAMIN Muba, Tanto Hartono, menegaskan bahwa aksi damai tersebut bertujuan mendesak Kapolres Musi Banyuasin agar bertindak tegas dan profesional dalam menertibkan seluruh praktik ilegal drilling dan refinery yang kian menjamur.

Selain itu, PROJAMIN juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas sejumlah kasus kebakaran sumur minyak ilegal dan refinery ilegal yang telah menelan korban jiwa, serta segera menangkap para pelaku maupun pemodal yang selama ini terkesan kebal hukum.

“Penegakan hukum terhadap ilegal drilling dan ilegal refinery di Muba kami nilai jalan di tempat. Banyak kasus kebakaran sumur yang penanganannya tidak jelas, padahal sudah menelan korban jiwa,” ujar Tanto Hartono saat diwawancarai awak media, Sabtu (31/1/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan yang berdampak besar terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan.

“Menyikapi kondisi ini, kami dari DPC PROJAMIN Muba akan terus mendorong aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Muba agar lebih serius. Kami akan menyampaikan aspirasi masyarakat, baik melalui media maupun secara terbuka lewat aksi damai,” tegasnya.

Tanto juga menyoroti semakin meluasnya praktik ilegal drilling dan refinery di sejumlah kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, seperti Kecamatan Keluang, Bayung Lencir, dan Babat Toman, yang belakangan menjadi sorotan aktivis LSM dan jurnalis.

“Praktik ilegal ini sudah menimbulkan banyak dampak, mulai dari kerusakan lingkungan, korban jiwa, hingga kerusakan infrastruktur jalan. Kami meminta Kapolres Muba segera menutup seluruh aktivitas ilegal tersebut tanpa tebang pilih,” katanya. 

Ia menegaskan, jika tidak ada langkah konkret, PROJAMIN Muba memastikan akan tetap melanjutkan aksi damai sebagai bentuk tekanan moral agar hukum benar-benar ditegakkan.(Red)

Sumber : monopolisumselnews.com

Terindikasi Arogansi Sikap Oknum Kepala SMPN 1 Sembawa sampaikan Klarifikasi Penyerapan BOS

Targer Investigasi, Banyuasin Sumsel - Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua Team Investigasi KANTI – Komunitas Masyarakat Silampari “Jali Roy” menyayangkan sikap Arogansi Oknum Kepala SMPN 1 Sebawa saat dimintai keterangan atau klarifikasi terkait surat tembusan perihal penyerapan Dana BOS Tahun Anggaran 2023 s/d 2025.

Lanjutnya Jali Roy, diharapkan kepada segenap institusi baik Dinas Pendidik, Inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan atau pun Pihak Kepolisian di Wilayah Hukum Kabupaten Banyuasin dapat menindaklanjuti atas perilaku Sikap Arogansi Oknum Kepala SMPN 1 Sebawa, karenakan sikap arogansi seorang penyelengara negara dapat dikatagorikan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan rekaman video visual awak media buruhsergainfo bedurasi 11.49 detik Oknum Kepala SMPN 1 Sembawa terkesan arogansi menyampaikan klarifikasi terkait informasi diduga penyerapan Dana BOS Tahun Anggaran 2023 s/d 2025 terindikasi telah terjadi korupsi (senin, 12/01/2025)

Dengan nada emosi di hadapan Ketua Team Investigasi KANTI – Komunitas Masyarakat Silampari dan wartawan buruhsergainfo, Oknum Kepala SMPN 1 Sembawa berkali-kali menyampaikan tugas LSM itu apa dan apa kontribusi kamu LSM terhadap SMPN 1 Sembawa, kalau melihat koreng orang lain kita semua punya koreng.

Dari sikap dan ungkapan yang di utarakan Oknum Kepala SMPN 1 Sembawa, tidak mencerminkan seorang pegawai atau pemimpin yang menjunjung tinggi sikap demokratis yang bersedia mendengarkan sudut pandang, ide, dan kritik tanpa menjadi defensif. Yang mana masukan dapat di anggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki kinerja, bukan suatu ancaman. Selain dari itu, sikap arogansi seorang penyelengara negara dapat dikatagorikan perbuatan melawan hukum.

Fungsi Pengawas kebijakan, melindungi hak-hak publik, dalam mewujudkan tujuan Negara Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Secara umum, fungsi kontrol sosial, terutama Pers dan masyarakat, bagian penting dari kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi, tindakan menghalanginya Fungsi Pengawas kebijakan, melindungi hak-hak publik dianggap serius. (Red)

Ketua DPRD Lubuklinggau Pimpinan Rapat Dengarkan Visi dan Misi Walikota Terpilih Lubuk Linggau

LUBUKLINGGAU, shalokalindonesia.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau,mengelar rapat paripurna istimewa.

Dalam rangka mendengarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau masa periode 2025 hinga 2030 mendatang.

Rapat paripurna istimewa dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Lubuklinggau Yulian Effendi, serta hadiri Walikota H Rahmat Hidayat dan Wakil Walikota Lubuklinggau H Rustam Effendi.Foto : Pose bersama usai Rapat Paripurna DPRD Lubuk Linggau

Rapat paripurna istimewa DPRD lubuklinggau dihadiri Oleh Sekda Kota Lubuklinggau H Trisko Defriyansah,seluruh Staf ahli,Kepala OPD,Kabag,KepalaBadan, Inspektorat, Camat,Lurah, Ketua RT dan insan Pers sekota Lubuklinggau,Senin (3/3/25).

Ketua DPRD Kota Lubuklinggau Yulian Effendi menyampaikan dalam Berbagainya,bahwa kegiatan rapat paripurna DPRD kota lubuklinggau pada hari ini,dalam rangkaian mendengarkan Berbagai pidato Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau,masa bhakti 2025 hinga 2030 mendatang.

Selanjutnya disebabkan dalam bulan suci ramadhan maka dari itu kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kota Lubuklinggau”Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijiriah,semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Swt,amin yarobal allamine,”ungkap Ketua DPRD.

Selanjutnya,Ia menyampaikan bahwa pada kesempatan yang baik ini,kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Lubuklinggau,Mengucapkan selamat atas telah dilantiknya Bapak Walikota Lubuklinggau H Rahmat Hidayat dan Wakil Walikota Lubuklinggau H Rustam Effendi.

Yang telah dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dan berlangsung pada tanggal 20 Febuari 2025 di Istana negara. Dua minggu yang lalu.

”Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, serta dapat memabawah kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Lubuklinggau,” ungkapnya.

Sementara itu,Walikota Lubuklinggau H Rahmat Hidayat dalam Perayaannya mengatakan Perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau mengucapkan ribuan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya,kepada seluruh jajaran anggota DPRD Kota Lubuklinggau,dimana selama ini telah menjalin komunikasi yang harmonis serta menjadi kontrol yang efektif,dalam menjaga stabilitas pelayanan pemerintahan daerah, demikian juga kami sampaikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Lubuklinggau.

Sekaligus pemangku kepentingan serta seluruh elemen masyarakat Kota Lubuklinggau,yang terus memberikan dukungan kepada kami, khususnya pemerintah Kota Lubuklinggau.

Diungkapkan nya,pada tanggal 20 Febuari 2025 kemarin,kami resmi dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau periode 2025 hinga 2030 mendatang.

Namun karena amanah ini sangat besar dan kami berdua akan mengembankan dengan rasa tangung jawab,sebab usai dilantik mengikuti retret di akademi militer.

” Yang tujuannya tidak lain,guna berdiskusi untuk memperkuat komitmen kami,dalam menjalankan tugas pemerintahan yang transparan,profesional,berorentasi pada kesejahteraan rakyat dalam limah tahun mendatang,”pungkas Wako.

H Rahmat Hidayat menjelaskan adapun visi dan misi kami yaitu ” Terwujudnya Kota Lubuklinggau Yang Maju Dan Sejahtera” atau disingkat dengan tagline Juara.

Pertama mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan regelius.

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan program unggulan yakni penyediaan air bersih, optimalisasi pelayanan PDAM, revitalisasi jaringan perpipaan.

Penanganan persampahan,mulai tingkat RT yang didukung dengan Sarpras berupa sampah motor dan sampah bank.

Revitalisasi pasar inpres,dengan lingkungan grosir modern dan pembangunan pasar tradisional di kawasan pemukiman baru.

Konektifitas wilayah cepat dan kondisi stabil melalui pembangunan jalan dan jembatan.

Askes pemukiman mulus,sehat dan terang benderang.

Pembangunan kawasan bisnis kaki lima seperti Malioboro Linggau

Pembangunan pejalan kaki sepanjang jalan protokol.

Zero blank sport atau pemerataan Askes jaringan komunikasi untuk daerah yang masih mengalami blank.

Dukungan pembangunan bandara Silampari menjadi terminal kargo.

Peningkatan penyediaan ruang terbuka publik yang berwawasan lingkungan, seperti taman tematik, taman di setiap kecamatan.

Linggau ecopark revitalisasi objek wisata teman dan bumi perkemahan.

Optimalisasi terminal petanang sebagai pusat transportasi akap dan pasar penyangga serta terminal kayu arah dijadikan pasar agrobisnis.

Modernisasi bangunan gedung pemerintahan.

Revitalisasi dan pemanfaatan aset pemerintah untuk kegiatan sosial masyarakat.

“Inilah 14 program unggulan kami,dan masih ada program unggulan non fisik dibidang kesehatan,bidang pendidikan,keagamaan, ekonomi,pemberdayaan dan sosial masyarakat serta bidang pemuda dan lapangan pekerjaan,bidang pemerintahan,” jelas H Rahmat Hidayat.

Walikota H Rahmat Hidayat menengaskan program kegiatan tersebut,akan berjalan selama periode 2025 hingga 2030 mendatang.

Namun ada beberapa program kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2025,diawal masa jabatan 100 hari kerja.

”Sebagai langkah awal dalam menjalankan tugas pemerintahan, kami akan segera menyusun RPJMD tahun 2025 hinga 2029 dan dokumen perencanaan strategi pembangunan lainnya,”tegas Wako (ADV/Warto)

Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuklinggau Sampaikan LKPJ Tahun 2024

TARGETINVESTIGASI, LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat didampingi Wakil Wali Kota, H. Rustam Effendi menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Lubuk Linggau, Senin (24/3/2025).

Agenda rapat tersebut adalah penyampaian penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Lubuk Linggau Tahun 2024.

Dalam rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau itu, Wali Kota Rachmat Hidayat menyampaikan bahwa LKPJ merupakan ringkasan laporan yang disusun berdasarkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Laporan ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan mencerminkan hasil pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan.

“LKPJ ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD serta masyarakat Kota Lubuk Linggau, sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah ke depan,” ujar Rachmat dalam sambutannya.

Ia juga menyoroti capaian indikator makro ekonomi Kota Lubuk Linggau sepanjang tahun 2024, termasuk perkembangan pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Menurutnya, meskipun terdapat tantangan di tengah dinamika ekonomi nasional dan global, Pemkot Lubuk Linggau tetap mampu menunjukkan kinerja positif.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihak legislatif akan segera menelaah dan mengevaluasi isi LKPJ tersebut melalui panitia khusus (pansus) DPRD. Hasil evaluasi itu nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi untuk pelaksanaan program pembangunan tahun berikutnya.

Rapat paripurna ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, kepala OPD, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di Kota Lubuk Linggau.

Dengan penyampaian LKPJ ini, diharapkan terwujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Lubuk Linggau. (ADV/Warto)

DPRD Lubuk Linggau Tetapkan 15 Program Pembentukan Perda

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuk Linggau, H. Trisko Defriyansa, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. Rapat tersebut diakhiri dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Penjabat Wali Kota dan DPRD Kota Lubuk Linggau. Senin (10/2/2025). (Foto: Humas Pemda Lubuk Linggau)

Pj Wako Lubuk Linggau Ucapkan Selamat Atas Dilantiknya Anggota DPRD Baru

 

KANTI News, Lubuk Linggau - Pj Wali Kota Lubuk Linggau, Koimudin, menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau untuk melantik 30 anggota DPRD periode 2024-2029. Acara pelantikan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Yunizar Kilat Daya, berlangsung di Gedung Paripurna DPRD.

Dalam sambutannya, Koimudin mengucapkan selamat kepada seluruh anggota DPRD yang baru dilantik. Ia menyampaikan bahwa Pemilu 2024 telah membawa wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi, tidak hanya berasal dari kalangan politisi.

Koimudin menekankan pentingnya kompetensi anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Ia menjelaskan bahwa anggota dewan harus memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan yang handal, serta sikap yang baik.

“Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi melalui kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran secara efektif dan efisien, demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Koimudin menegaskan bahwa pelantikan anggota DPRD yang baru merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pemilihan umum.

“DPRD berkedudukan sebagai sarana demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.

Sebagai penutup, Koimudin juga menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD periode 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjabat.

“Selamat bekerja kepada anggota DPRD yang baru dilantik. Kami berharap kalian dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya hingga masa purna tugas nanti,” tutupnya. ADV

Diedit oleh Eka

Pemkot Lubuk Linggau Himbau ASN Patuhi Aturan Kampanye

KANTI News, Lubuk Linggau - Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengimbau ASN jajarannya untuk mematuhi aturan selama pelaksanaan kampanye Pilkada 2024. Imnbauan ini disampaikan sebagai salah satu bentuk pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan PIlkada.

Staf Ahli Wali Kota Lubuk Linggau Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Heri Suryanto, Heri Suryanto, mengatakan, SN mempunyai hak pilih namun harus bersikap netral. ASN juga harus menaati aturan yang telah dibuat pemerintah baik undang- undang tentang ASN maupun peraturan lainnya yang mengatur bagaimana sikap ASN dalam pelaksanaan Pemilu.

"Karena ASN mempunyai hak pilih, maka mereka boleh ikut hadir saat kegiatan kampanye, hanya saja bersifat pasif. Tidak boleh ikut secara aktif dalam artian tidak boleh naik panggung, tidak menyampaikan yel-yel, hanya datang, diam dan mendengarkan," jelas Heri dalam sambuutannya saat menghadiri kegiatan rapat kerja teknis (Rakernis) Pengawasan Kampanye Pilkada 2024 dengan tema 'Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Kampanye' di Hotel Fam Vida Kota Lubuk Linggau, Minggu (29/9/2024).

Intinya, sambung dia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sudah disampaikan ke seluruh ASN termasuk pegawai non ASN yang bekerja dilingkungan Pemkot Lubuk Linggau.

“Pj Wako dan Pemkot Lubuk Linggau berkomitmen untuk netral tegak lurus dengan aturan yang ada dan melaksanakan pengawasan terhadap ASN. Mudah-mudahan kami tegak lurus, namun jika ditemukan ada yang tidak sesuai aturan silahkan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol, Henny Fitriyanty, menambahkan, telah membentuk kegiatan yang namanya pemantauan. Sebanyak 326 ASN akan dilibatkan dalam kegiatan pemantauan di tiap TPS yang ada di Kota Lubuk Linggau pada hari H pencoblosan. ADV

Diedit oleh Eka

Pemkab Musi Rawas,Terpilih Sebagai Tempat Observasi Program Kabupaten Kota Anti Korupsi dari KPK RI

 

KANTI News, Musi Rawas - Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Pemkab Mura) terpilih menjadi tempat Pelaksanaan Observasi Program Percontohan Kabupaten dan Kota Anti Korupsi di Provinsi Sumsel.

Terpilihnya Musi Rawas menjadi Kabupaten Observasi Program Percontohan merupakan usulan dari Pemprov Sumsel dan sudah memenuhi syarat yang salah satunya sudah memiliki MPP (Mall Pelayanan Publik).

Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud menyambut baik kehadiran KPK RI dan mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Kabupaten Mura menjadi Observasi program percontohan Kabupaten dan Kota Anti Korupsi oleh KPK RI.

Berkaitan dengan kegiatan observasi calon percontohan kabupaten dan kota anti korupsi, Bupati mengharapkan agar seluruh pelayanan menjadi lebih berintegritas tinggi dalam melaksanakan visi dan misi Pemkab Mura.

Selain itu, kegiatan ini harus dapat dipublikasikan secara luas agar dapat dipantau, dikawal dan diawasi secara luas dapat berperan dalam pelaksanaan pencegahan korupsi, menjalankan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Dengan adanya observasi calon percontohan Kabupaten dan Kota anti korupsi ini, mampu memberikan pemahaman yang benar terhadap berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah kepada seluruh masyarakat, “terang Bupati.

“Agar dapat bersinergi mensukseskan program akselerasi dalam mendukung tercapainya seluruh tujuan pembangunan, baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumsel maupun oleh Pemkab Mura, “tambah Bupati.

Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud berkomitmen dan menghimbau Kepada seluruh unsur di dalam Pemkab Mura untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik.

Transparansi dan akuntabilitas serta berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari Korupsi serta melayani dengan sepenuh hati. Serta harapannya Kabupaten Mura. Dapat memperoleh predikat sebagai Kabupaten Anti Korupsi.

Sementara itu, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Friesmount Wongso menyampaikan, dirinya selalu KPK RI berkunjung ke Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan untuk melakukan kegiatan Observasi Kabupaten/Kota Anti Korupsi sebagai suatu rangkaian dimana tahun depan direncanakan bilamana kota kabupaten yang terpilih menjadi percontohan mewakili Provinsi tersebut akan dilakukan bimbingan teknis lebih lanjut.

Saat ini, KPK RI akan melakukan observasi di dua lokasi di Provinsi Sumsel, yaitu kota Palembang dan Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya akan dilakukan penilaian untuk menjadikan percontohan Kabupaten atau Kota Anti Korupsi dengan mencukupi 6 Komponen dan 9 Indikator Kabupaten/Kota Anti Korupsi.

Setelah ditetapkan sebagai tempat observasi Kabupaten/Kota Anti Korupsi, Kabupaten Mura akan dilakukan proses bimbingan teknis untuk menjadi Kabupaten/Kota Anti Korupsi.

Namun, bilamana dalam proses bimbingan tersebut terdapat indikasi perangkat daerah tersandung tindak korupsi maka penilaian tersebut akan dihentikan.

Maka dari itu, diharapkan Kabupaten Mura dapat menjadi tempat observasi Kabupaten/Kota Anti Korupsi serta memenuhi Komponen dan 9 Indikator Kabupaten/Kota Anti Korupsi sehingga ditetapkan sebagai Kabupaten Anti Korupsi.

Hadir Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si, Sekda Kabupaten Musi Rawas H. Ali Sadikin, Staf Ahli dan Asisten, Kepala OPD, Camat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Musi Rawas ADV

Diedit EKA

Bupati resmikan Pondok Pesantren di Sukorejo STL Ulu Terawas

 

KANTI News, MUSI RAWAS - Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud menghadiri Pengajian Akbar dan Istighosah dalam Rangka Peresmian Pondok Pesantren Nurul Qur'an Darunnajah Sukorejo STL Ulu Terawas, Kamis (22/08/2024).

Acara ini diawali dengan Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud bersama Gubernur Sumatera Selatan Priode 2018-2023 dan Pengasuh Majelis Agung Sunan Katon Nurwahid Darunnajjah melakukan penandatanganan prasasti secara langsung untuk menandai resminya pondok pesantren Nurul Qur'an Darunnajah Sukorejo STL Ulu Terawas.

"Pada kesempatan ini, saya mengucapkan Selamat dan apresiasi atas diresmikannya Pondok Pesantren Nurul Qur'an Darunnajah Sukorejo STL Ulu Terawas," Ucap Bupati.

Menurut saya Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat efektif sebagai benteng pertahanan moral, sekaligus pusat pembangunan akhlak dan pendidikan. Melalui keteladanan dan ajaran yang diterapkan oleh para Kyai, Ustadz dan Ustadzah, akan menumbuhkan generasi yang berakhlak mulia.

Bupati Juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya masyarakat Desa Sukorejo atas kesediaannya untuk menghadiri Pengajian Akbar ini. Saya menghimbau agar kiranya kekompakan dan kebersamaan kita dapat terus terbina dan ditingkatkan lagi demi terlaksananya pengajian ini secara istiqomah.

Selain itu, mari bersama-sama kita bangun daerah kita tercinta ini. Karena tanpa kebersamaan, sangat mustahil cita-cita kita untuk mewujudkan Musi Rawas MANTAB (Maju, Mandiri, Bermartabat) dapat tercapai dengan baik.

Hadir Gubernur Sumsel Priode 2018-2023, Pengasuh Majelis Agung Sunan Katon Nurwahid Darunnajjah, Pengasuh Ponpes Hidayatul Muttaqin Beringin Kencana Candi Puro Lampung Selatan, Pengasuh Ponpes Nurul Qur'an Darunnajjah Kab. Mura, Pendiri Yayasan Ponpes Nurul Qur'an Darunnajjah Kab. Mura, Kakan Kemenag Kab. Mura, TBUPP Bidang Pengawasan dan SDM, Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Mura dan Masyarakat pengajian desa Sukorejo. ADV

Diedit oleh EKA

Rapat Paripurna DPRD Lubuklinggau Tandatangani Kesepakatan Raperda APBD 2025

 

KANTI News, Lubuklinggau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau bersama Pemerintah Kota Lubuklinggau menggelar rapat paripurna istimewa untuk menandatangani kesepakatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD pada Rabu (11/9/2024) ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Hendri Aster, dan turut dihadiri oleh berbagai pejabat daerah.

Penjabat (Pj) Walikota Lubuklinggau, H. Trisko Defriyansah, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama dalam membahas Raperda APBD 2025. Ia menyatakan bahwa proses pembahasan telah berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD.

Namun, Trisko juga menekankan bahwa usulan dari masyarakat melalui Musrenbang dan reses anggota DPRD belum sepenuhnya terakomodir dalam APBD 2025.

“Kami akan terus mengupayakan pemenuhan usulan tersebut dengan memperhatikan skala prioritas, agar program pemerintah daerah sejalan dengan pemerintah pusat,” jelas Trisko.

Raperda APBD 2025 ini akan segera diajukan ke Gubernur Sumatera Selatan untuk dievaluasi, dengan harapan dapat disetujui dan diresmikan menjadi Perda.ADV

Diedit eka

30 Anggota DPRD kota Lubuklinggau Dilantik, 13 Orang Merupakan Wajah Baru

 

KANTI News, Lubuklinggau - Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau resmi dilantik pada hari Senin, 30 September 2024, di gedung Dewan.

Dalam momen bersejarah ini, 13 dari 30 anggota yang dilantik merupakan wajah baru, sementara 17 lainnya kembali melanjutkan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB ini dipimpin oleh Plt Sekwan Lubuklinggau, Rifki. Dalam upaya menjaga kesakralan acara, panitia membatasi jumlah tamu undangan, dengan ketentuan setiap anggota DPRD hanya dapat membawa 10 orang pendamping.

"Kami ingin acara ini berlangsung khikmat, jadi kami batasi jumlah pendamping untuk masing-masing dewan," ujar Rifki.

Untuk memastikan kenyamanan para tamu, pihak penyelenggara juga menyiapkan tenda di luar gedung sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kepadatan di dalam ruangan.

"Kami ingin acara ini berjalan lancar tanpa gangguan," tambahnya.

Di antara anggota DPRD yang baru dilantik, dari Partai Golkar terdapat nama-nama seperti Yulian Effendi, Rinaldi Efendi, H Odi Raffles, Boy Gega Jodiamri Imanda, Reza Ashabul Kahfi, dan Winasta Ayuduri. Dari Partai Nasdem, hadir Hendri, Hj Ratna Dewi, Wawan Agus Salim, Septian Nugraha Gunawan, dan Ecie Lasarie.

Partai Gerindra diwakili oleh Hendri Juniansyah, Yaudi, Andi Rusman, Abdul Nasir, dan Muhamad Amin. Sementara itu, dari PDI Perjuangan, terdapat Hambali Lukman, Wansari, Sherly Olivia Utari, dan Arie Pringgayudha.

PKB mengirimkan Almeidy Sastra Dikrama, Siska Novitasari, Empi Darnis, dan Novita Angrayani, sedangkan PKS diwakili oleh Bambang Rubianto, Tabrani, dan Hj Rosmala Dewi. Tiga kursi terakhir ditempati oleh Feri Anggriawan dari Partai Hanura, H Taufik Siswanto dari Partai Demokrat, dan Lian Sumarni dari PBB.

Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan juga momen penting yang menandai perubahan dan harapan baru bagi masyarakat Lubuklinggau. Dengan kombinasi anggota baru dan lama, diharapkan DPRD Kota Lubuklinggau dapat memberikan inovasi dan penguatan dalam mengawal aspirasi rakyat. ADV

Diedit EKA

Paslon Rachmat-Rustam mendaftar di KPU untuk Pilkada 2024

 

KANTI News, Lubuklinggau - Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau, Rachmat Hidayat dan Rustam Effendi menjadi pasangan yang pertama mendaftar di KPU untuk Pilkada 2024 pada Selasa (27/8).

Ketua KPU Lubuklinggau, Aspin Dodi mengatakan pasangan pertama yang akan mendaftarkan diri ke KPU adalah Rachmat Hidayat dan Rustam Effendi. Sementara untuk pasangan lainnya yaitu Rodi Wijaya dan Imam Senen diperkirakan akan mendaftar besok pada Rabu (28/8).

"Jadi teknisnya para paslon yang datang di KPU nantinya akan kami arahkan ke ruangan pendaftaran. Selanjutnya para paslon akan menyerahkan dokumen berkas yang sudah di syaratkan. Nantinya akan dikroscek dan apabila lengkap akan diterima dan pengecekan akan berlangsung hingga tanggal 2 September. Bila berkasnya tidak lengkap, maka akan kami minta perbaiki hingga tanggal 6 September nanti," katanya, Selasa (27/8/2024).

Saat mendaftar di KPU Lubuklinggau, pasangan Rachmat Hidayat dan Rustam Effendi datang ke kantor KPU Lubuklinggau dengan menggunakan mobil Land Rover series tahun 1983 yang pernah dinaiki pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin saat pengundian nomor urut Capres-Cawapres ke gedung KPU RI tahun 2018 lalu.

"Mudah-mudahan ini menjadi berkah kami diantar pakai mobil tersebut yang mana mobil yang sama dipakai Pak Jokowi Untuk melanjutkan periode ke 2. Mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat, kami bisa menjadi pemimpin di Kota Lubuklinggau," kata Rachmat Hidayat.

Rachmat mengatakan berkas-berkas persyaratan untuk mendaftar sudah diserahkan kepada pihak KPU Lubuklinggau dan kini pihaknya sedang menunggu apakah berkas tersebut sudah memenuhi syarat atau tidak.

"Semua berkas yang sudah disiapkan jauh-jauh hari sudah kami serahkan dan diterima oleh pihak KPU. Sekarang tinggal menunggu proses untuk verifikasi berkas tersebut apakah memenuhi syarat atau tidak," ungkapnya. "eka"

Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas, PAW Masa Jabatan 2019-2024 Dari Fraksi Golkar

KANTI News, MUSI RAWAS - DPRD Kabupaten Musi Rawas melakukan rapat paripurna pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD yang menjabat Roni dari Partai Golkar sisa tahun 2019-2024.

Agenda penting itu dipimpin oleh Ketua DPRD, Azandri S.IP, Wakil Bupati Musi Rawas Hj. Suwarti, unsur forkopimda, staf ahli, para Kabag, para kepala OPD, Camat, Lurah dan undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati (Wabup) Musi Rawas, Hj. Suwarti menyampaikan atas nama Kabupaten Musi Rawas dan pribadi mengucapkan selamat menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD Musi Rawas.

Dikatakan oleh Hj Suwarti peresmian pengangkatan ini mempunyai makna tersendiri, karena sebagai anggota DPRD harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap kebijakan yang diambil olehnya.

“Kami berharap ke depannya harus dapat membuat visi dan misi dengan melihat lembaga dan komponen masyarakat secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan seiring dengan peningkatan tantangan perubahan zaman,” ujarnya.

“Maka dari dengan terpilihnya saudara adalah mencerminkan besarnya harapan masyarakat akan adanya perubahan yang lebih baik, oleh karena itu dalam menjalankan tugas agar lebih visioner, kreatif dan inovatif untuk mewujudkan harapan masyarakat,” ucap Wabup Hj Suwarti.

Menurutnya berhasil dan tidaknya penyelenggaraan pembangunan Daerah salah satunya tergantung pada peran serta DPRD kabupaten Musi Rawas terutama pada pelaksanaan program pembangunan.(ADV)

Diedit : Eka Pasi