Pemkab Musi Rawas Raih Penghargaan Nasional, Diguyur Rp30 Miliar dari Kementerian PUPR

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemkab Musi Rawas mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

TARGET INVESTIGASI, KAB MURA - Penghargaan tersebut diraih dalam ajang Lomba Hari Jalan Kementerian PUPR yang digelar di Jakarta pada Sabtu (11/4/2026). Atas capaian itu, Pemkab Musi Rawas diganjar hadiah senilai Rp30 miliar.

Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud, mengungkapkan rasa bangga atas prestasi yang diraih tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat.

“Ini capaian yang sangat membanggakan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan jalan hingga ke pelosok desa,” ujar Ratna, Minggu (12/4/2026).

Ia menegaskan, keberhasilan tersebut sejalan dengan program Musi Rawas MANTAB (Maju, Mandiri, dan Bermartabat), yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur merata hingga ke daerah terpencil.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PU BM) Kabupaten Musi Rawas, Alawiyah, menyebut penghargaan ini menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur.

“Penghargaan ini sangat berarti bagi kami. Ini menjadi penyemangat untuk terus membangun dan meningkatkan kualitas jalan di Musi Rawas,” katanya.

Ia menjelaskan, perbaikan infrastruktur jalan memiliki dampak luas, tidak hanya pada sektor transportasi, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

“Jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing produk di pasar,” jelasnya.

Selain itu, infrastruktur yang memadai juga dinilai mampu menarik minat investor karena didukung konektivitas yang baik dan akses yang lancar.

Alawiyah menambahkan, pada tahun 2025 Pemkab Musi Rawas telah merealisasikan peningkatan jalan strategis, salah satunya ruas Simpang Gegas–Sugih Waras di Kecamatan Sukakarya.

Menurutnya, pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami berharap masyarakat turut menjaga infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” pungkasnya ADV (RED)

57 ASN Pemkab Musi Rawas Pensiun, Bupati Ratna Machmud Berikan Penghargaan‎‎‎

TARGET INVESTIGASI, Musi Rawas – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas menggelar apel pagi bersama yang diikuti seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Musi Rawas, pada hari ini. Senin (6/4/2026). ‎‎

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Musi Rawas, Ratna Machmud, serta dihadiri Wakil Bupati Suprayitno, Sekretaris Daerah Ali Sadikin, para Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Musi Rawas.‎‎

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 57 ASN Pemkab Musi Rawas resmi memasuki masa purna tugas (pensiun). Rinciannya, 15 ASN pensiun pada Februari 2026, 22 ASN pada Maret 2026, dan 20 ASN pada April 2026.

‎‎Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dedikasi selama bertugas, Bupati Musi Rawas menyerahkan piagam penghargaan secara langsung kepada para ASN yang memasuki masa purna tugas.‎‎

Dalam sambutannya, Bupati Ratna Machmud menyampaikan rasa syukur atas kedisiplinan dan kehadiran para ASN dalam mengikuti apel pagi bersama tersebut.

‎‎Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para ASN yang telah memasuki masa purna tugas atas loyalitas dan kontribusi mereka selama mengabdi di lingkungan Pemkab Musi Rawas.

‎‎“Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama ini. Semoga menjadi amal ibadah dan tetap memberikan inspirasi bagi ASN yang masih aktif,” ujar Bupati.

‎‎Lebih lanjut, Bupati berharap kepada seluruh ASN yang masih aktif agar terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah, khususnya di Kabupaten Musi Rawas.‎‎

Apel pagi bersama ini juga menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, soliditas, serta semangat kerja ASN dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.‎ ADV (RED)

Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud Hadiri Pembukaan Latsar CPNS Angkatan VI–X Tahun 2026 di Palembang

 

TARGET Investigasi, MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud menghadiri pembukaan klasikal Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan VI, VII, VIII, IX dan X Tahun 2026 yang digelar di Aula Putri Kembang Dadar BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Senin (30/03/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses pembentukan karakter dan kompetensi dasar bagi para CPNS sebelum resmi diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas. Pelatihan dasar ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Musi Rawas.

Dalam kesempatan tersebut, kehadiran Hj. Ratna Machmud menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, khususnya bagi para CPNS yang nantinya akan menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya pelatihan dasar sebagai pondasi awal dalam membentuk ASN yang memiliki integritas, loyalitas, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa menjadi seorang ASN bukan hanya sekadar pekerjaan, tetapi merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Pelatihan dasar ini merupakan tahap awal yang sangat penting dalam membentuk karakter ASN yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengajak para CPNS untuk terus meningkatkan kapasitas diri, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap perilaku. Menurutnya, tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan aparatur yang adaptif, inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien.

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya nilai-nilai dasar ASN, seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, agar benar-benar diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kegiatan pembukaan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, widyaiswara, serta para peserta Latsar CPNS. Para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan.

Pelatihan dasar CPNS ini diharapkan mampu mencetak aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga berkarakter kuat dan berintegritas tinggi, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Musi Rawas. ADV (RED)

Pemerintah Kota Lubuk Linggau Raih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026

TARGET INVESTIGASI, LUBUKLINGGAU– Pemerintah Kota Lubuk Linggau kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam memenuhi kriteria cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 98 persen dari total jumlah penduduk.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr (Hc) Drs A. Muhaimin Iskandar, kepada Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rahmat Hidayat, M.Ikom. Pada kesempatan itu, Wali Kota didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau.

Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026), dan dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh Indonesia, pimpinan kementerian/lembaga, serta jajaran BPJS Kesehatan.

Kegiatan diawali dengan deklarasi Universal Health Coverage sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan program JKN. Sambutan juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang menekankan bahwa UHC merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas.

Berdasarkan data nasional yang ditampilkan pada kegiatan tersebut, hingga 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 31 provinsi serta 397 kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai status Universal Health Coverage. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Penghargaan UHC diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu memenuhi dua kriteria utama, yaitu cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen dari jumlah penduduk, serta cakupan peserta aktif minimal 80 persen di wilayahnya. Pemerintah Kota Lubuk Linggau dinilai berhasil memenuhi kedua kriteria tersebut secara konsisten.

Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rahmat Hidayat, M.Ikom, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi dalam menyukseskan program JKN di Kota Lubuk Linggau.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama dan wujud komitmen Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan merata bagi seluruh masyarakat. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar manfaat JKN benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Wali Kota.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Lubuk Linggau berkomitmen untuk mempertahankan capaian UHC dan terus melakukan inovasi dalam pelayanan kesehatan, baik dari sisi akses, kualitas layanan, maupun keberlanjutan pembiayaan kesehatan.

Dengan diraihnya Penghargaan Universal Health Coverage Tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Lubuk Linggau diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. ADV (DAYAT)

Bupati Muratara, H. Devi Suhartoni, Dorong Sinergi Ulama dan Umara Perkuat Adab dan Etika Pelajar

Target Investigasi, Muratara-Rakerda MUI Muratara 2026 resmi digelar bersamaan dengan kegiatan Training of Trainer (ToT) Pemateri Adab dan Etika tingkat Sekolah Dasar. Muara Rupit, Selasa (10/02/2026).

Kegiatan Rakerda MUI Muratara 2026 ini berlangsung di kediaman rumah Bupati Musi Rawas Utara dan menjadi momentum penting dalam penguatan karakter generasi muda sejak usia dini.

Rapat Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Musi Rawas Utara ini dihadiri langsung oleh Bupati Musi Rawas Utara, H. Devi Suhartoni, serta Ketua MUI Kabupaten Muratara, H. Rafizen Karsudien, S.Pd, bersama jajaran pengurus MUI dan tokoh ulama setempat. Kehadiran pimpinan daerah menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program pembinaan adab dan etika pelajar.

Dalam sambutannya, Bupati Musi Rawas Utara, H. Devi Suhartoni, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Rakerda MUI Muratara 2026 dan program ToT pemateri adab dan etika.

Menurutnya, keterlibatan langsung para ulama dalam dunia pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter anak sejak bangku sekolah dasar.

“Saya selaku Bupati Musi Rawas Utara, dengan penuh rasa hormat dan kegembiraan, sangat mendukung program ini. Kehadiran para tokoh alim ulama yang turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi adab dan etika merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter generasi penurus muratara,”ujar bupati

Kegiatan Rakerda MUI Muratara 2026 mengusung tema “Sinergitas Ulama dan Umara dalam Mewujudkan Muratara Berhidayah Iluk”.

Tema ini mencerminkan semangat kolaborasi antara ulama dan pemerintah daerah dalam menanamkan nilai-nilai adab, etika, serta akhlak mulia kepada anak-anak sejak dini.

Melalui program Training of Trainer (ToT), para pemateri dipersiapkan untuk menyampaikan materi adab dan etika secara efektif di sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sinergi yang kuat antara ulama dan umara diharapkan mampu melahirkan generasi Muratara yang berkarakter, berakhlak mulia, serta siap bersaing di masa depan.

Dengan terlaksananya Rakerda MUI Muratara 2026, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara optimistis visi Iluk Becakap, Iluk Bebuat dapat terwujud melalui pembinaan moral dan spiritual yang berkelanjutan, demi masa depan Muratara yang lebih baik.adv (rLS)

Wabup Muratara Hadiri Rakor Infrastruktur Bersama Menko AHY Dorong Percepatan Pembangunan Sumsel

  Wabup Muratara Hadiri Rakor Infrastruktur Bersama Menko AHY di Palembang

TARKGET INVESTIGASI, PALEMBANG – Giat kegiatan Wabup Muratara terus menunjukkan peran aktif Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Wakil Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), H Junius Wahyudi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pengembangan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Griya Agung Palembang, Selasa (10/2/2026).

Dalam giat kegiatan Wabup Muratara tersebut, Junius Wahyudi hadir bersama Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, Wakil Gubernur H Cik Ujang, jajaran Forkopimda, serta seluruh kepala daerah dari 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan program pembangunan infrastruktur strategis.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY, menyampaikan bahwa kunjungan kerjanya ke Sumsel pada 10–11 Februari 2026 bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor serta memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah, termasuk di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Usai memimpin Rakor, Menko AHY melanjutkan agenda dengan meninjau Rumah Susun Universitas Sriwijaya (Unsri) sebagai bagian dari evaluasi pemanfaatan infrastruktur hunian mahasiswa.

Selanjutnya, AHY juga memimpin Rapat Koordinasi Progres Penanganan Over Dimension Over Loading (ODOL) di Palembang guna menjaga keselamatan lalu lintas serta keberlanjutan infrastruktur jalan di Sumsel.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru didampingi Wakil Gubernur H Cik Ujang memanfaatkan momentum kunjungan kerja tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan strategis daerah yang membutuhkan dukungan dan percepatan dari pemerintah pusat.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah revitalisasi Rusun 24–26 Ilir Palembang yang dinilai tidak layak huni dan berdampak pada aspek sosial serta estetika kota.

Sementara itu, giat kegiatan Wabup Muratara dalam Rakor ini menegaskan komitmen Pemkab Muratara untuk terus aktif mengawal program pembangunan infrastruktur, khususnya yang berdampak langsung pada peningkatan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui sinergi pusat dan daerah, Pemkab Muratara optimistis pembangunan di Sumatera Selatan, termasuk Musi Rawas Utara, dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Rangkaian kunjungan kerja Menko AHY ditutup dengan peninjauan Jembatan Tol Musi V serta agenda orasi motivasi pada Wisuda ke-182 Universitas Sriwijaya di Kampus Indralaya.

Kehadiran Wakil Bupati Muratara dalam seluruh rangkaian ini menjadi bagian dari giat kegiatan Wabup Muratara dalam memperjuangkan percepatan pembangunan daerah dan mendorong Sumatera Selatan terus maju.ADV (Rls)

PROJAMIN Akan Gelar Ujuk Rasa Jilid 2 di Mapolres Muba

TARGET INVESTIGASI, MUSI BANYUASIN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jaringan Masyarakat Independen (PROJAMIN) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam waktu dekat berencana menggelar aksi damai di depan Mapolres Muba.

Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap penegakan hukum yang dinilai mandek terkait maraknya aktivitas ilegal drilling dan ilegal refinery di wilayah tersebut.

Ketua DPC PROJAMIN Muba, Tanto Hartono, menegaskan bahwa aksi damai tersebut bertujuan mendesak Kapolres Musi Banyuasin agar bertindak tegas dan profesional dalam menertibkan seluruh praktik ilegal drilling dan refinery yang kian menjamur.

Selain itu, PROJAMIN juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas sejumlah kasus kebakaran sumur minyak ilegal dan refinery ilegal yang telah menelan korban jiwa, serta segera menangkap para pelaku maupun pemodal yang selama ini terkesan kebal hukum.

“Penegakan hukum terhadap ilegal drilling dan ilegal refinery di Muba kami nilai jalan di tempat. Banyak kasus kebakaran sumur yang penanganannya tidak jelas, padahal sudah menelan korban jiwa,” ujar Tanto Hartono saat diwawancarai awak media, Sabtu (31/1/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan yang berdampak besar terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan.

“Menyikapi kondisi ini, kami dari DPC PROJAMIN Muba akan terus mendorong aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Muba agar lebih serius. Kami akan menyampaikan aspirasi masyarakat, baik melalui media maupun secara terbuka lewat aksi damai,” tegasnya.

Tanto juga menyoroti semakin meluasnya praktik ilegal drilling dan refinery di sejumlah kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, seperti Kecamatan Keluang, Bayung Lencir, dan Babat Toman, yang belakangan menjadi sorotan aktivis LSM dan jurnalis.

“Praktik ilegal ini sudah menimbulkan banyak dampak, mulai dari kerusakan lingkungan, korban jiwa, hingga kerusakan infrastruktur jalan. Kami meminta Kapolres Muba segera menutup seluruh aktivitas ilegal tersebut tanpa tebang pilih,” katanya. 

Ia menegaskan, jika tidak ada langkah konkret, PROJAMIN Muba memastikan akan tetap melanjutkan aksi damai sebagai bentuk tekanan moral agar hukum benar-benar ditegakkan.(Red)

Sumber : monopolisumselnews.com

Terindikasi Arogansi Sikap Oknum Kepala SMPN 1 Sembawa sampaikan Klarifikasi Penyerapan BOS

Targer Investigasi, Banyuasin Sumsel - Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua Team Investigasi KANTI – Komunitas Masyarakat Silampari “Jali Roy” menyayangkan sikap Arogansi Oknum Kepala SMPN 1 Sebawa saat dimintai keterangan atau klarifikasi terkait surat tembusan perihal penyerapan Dana BOS Tahun Anggaran 2023 s/d 2025.

Lanjutnya Jali Roy, diharapkan kepada segenap institusi baik Dinas Pendidik, Inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan atau pun Pihak Kepolisian di Wilayah Hukum Kabupaten Banyuasin dapat menindaklanjuti atas perilaku Sikap Arogansi Oknum Kepala SMPN 1 Sebawa, karenakan sikap arogansi seorang penyelengara negara dapat dikatagorikan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan rekaman video visual awak media buruhsergainfo bedurasi 11.49 detik Oknum Kepala SMPN 1 Sembawa terkesan arogansi menyampaikan klarifikasi terkait informasi diduga penyerapan Dana BOS Tahun Anggaran 2023 s/d 2025 terindikasi telah terjadi korupsi (senin, 12/01/2025)

Dengan nada emosi di hadapan Ketua Team Investigasi KANTI – Komunitas Masyarakat Silampari dan wartawan buruhsergainfo, Oknum Kepala SMPN 1 Sembawa berkali-kali menyampaikan tugas LSM itu apa dan apa kontribusi kamu LSM terhadap SMPN 1 Sembawa, kalau melihat koreng orang lain kita semua punya koreng.

Dari sikap dan ungkapan yang di utarakan Oknum Kepala SMPN 1 Sembawa, tidak mencerminkan seorang pegawai atau pemimpin yang menjunjung tinggi sikap demokratis yang bersedia mendengarkan sudut pandang, ide, dan kritik tanpa menjadi defensif. Yang mana masukan dapat di anggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki kinerja, bukan suatu ancaman. Selain dari itu, sikap arogansi seorang penyelengara negara dapat dikatagorikan perbuatan melawan hukum.

Fungsi Pengawas kebijakan, melindungi hak-hak publik, dalam mewujudkan tujuan Negara Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Secara umum, fungsi kontrol sosial, terutama Pers dan masyarakat, bagian penting dari kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi, tindakan menghalanginya Fungsi Pengawas kebijakan, melindungi hak-hak publik dianggap serius. (Red)

DPRD Lubuk Linggau Tetapkan 15 Program Pembentukan Perda

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuk Linggau, H. Trisko Defriyansa, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. Rapat tersebut diakhiri dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Penjabat Wali Kota dan DPRD Kota Lubuk Linggau. Senin (10/2/2025). (Foto: Humas Pemda Lubuk Linggau)

Pj Wako Lubuk Linggau Ucapkan Selamat Atas Dilantiknya Anggota DPRD Baru

 

KANTI News, Lubuk Linggau - Pj Wali Kota Lubuk Linggau, Koimudin, menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau untuk melantik 30 anggota DPRD periode 2024-2029. Acara pelantikan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Yunizar Kilat Daya, berlangsung di Gedung Paripurna DPRD.

Dalam sambutannya, Koimudin mengucapkan selamat kepada seluruh anggota DPRD yang baru dilantik. Ia menyampaikan bahwa Pemilu 2024 telah membawa wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi, tidak hanya berasal dari kalangan politisi.

Koimudin menekankan pentingnya kompetensi anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Ia menjelaskan bahwa anggota dewan harus memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan yang handal, serta sikap yang baik.

“Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi melalui kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran secara efektif dan efisien, demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Koimudin menegaskan bahwa pelantikan anggota DPRD yang baru merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pemilihan umum.

“DPRD berkedudukan sebagai sarana demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.

Sebagai penutup, Koimudin juga menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD periode 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjabat.

“Selamat bekerja kepada anggota DPRD yang baru dilantik. Kami berharap kalian dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya hingga masa purna tugas nanti,” tutupnya. ADV

Diedit oleh Eka

Pemkab Musi Rawas,Terpilih Sebagai Tempat Observasi Program Kabupaten Kota Anti Korupsi dari KPK RI

 

KANTI News, Musi Rawas - Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Pemkab Mura) terpilih menjadi tempat Pelaksanaan Observasi Program Percontohan Kabupaten dan Kota Anti Korupsi di Provinsi Sumsel.

Terpilihnya Musi Rawas menjadi Kabupaten Observasi Program Percontohan merupakan usulan dari Pemprov Sumsel dan sudah memenuhi syarat yang salah satunya sudah memiliki MPP (Mall Pelayanan Publik).

Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud menyambut baik kehadiran KPK RI dan mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Kabupaten Mura menjadi Observasi program percontohan Kabupaten dan Kota Anti Korupsi oleh KPK RI.

Berkaitan dengan kegiatan observasi calon percontohan kabupaten dan kota anti korupsi, Bupati mengharapkan agar seluruh pelayanan menjadi lebih berintegritas tinggi dalam melaksanakan visi dan misi Pemkab Mura.

Selain itu, kegiatan ini harus dapat dipublikasikan secara luas agar dapat dipantau, dikawal dan diawasi secara luas dapat berperan dalam pelaksanaan pencegahan korupsi, menjalankan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Dengan adanya observasi calon percontohan Kabupaten dan Kota anti korupsi ini, mampu memberikan pemahaman yang benar terhadap berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah kepada seluruh masyarakat, “terang Bupati.

“Agar dapat bersinergi mensukseskan program akselerasi dalam mendukung tercapainya seluruh tujuan pembangunan, baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumsel maupun oleh Pemkab Mura, “tambah Bupati.

Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud berkomitmen dan menghimbau Kepada seluruh unsur di dalam Pemkab Mura untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik.

Transparansi dan akuntabilitas serta berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari Korupsi serta melayani dengan sepenuh hati. Serta harapannya Kabupaten Mura. Dapat memperoleh predikat sebagai Kabupaten Anti Korupsi.

Sementara itu, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Friesmount Wongso menyampaikan, dirinya selalu KPK RI berkunjung ke Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan untuk melakukan kegiatan Observasi Kabupaten/Kota Anti Korupsi sebagai suatu rangkaian dimana tahun depan direncanakan bilamana kota kabupaten yang terpilih menjadi percontohan mewakili Provinsi tersebut akan dilakukan bimbingan teknis lebih lanjut.

Saat ini, KPK RI akan melakukan observasi di dua lokasi di Provinsi Sumsel, yaitu kota Palembang dan Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya akan dilakukan penilaian untuk menjadikan percontohan Kabupaten atau Kota Anti Korupsi dengan mencukupi 6 Komponen dan 9 Indikator Kabupaten/Kota Anti Korupsi.

Setelah ditetapkan sebagai tempat observasi Kabupaten/Kota Anti Korupsi, Kabupaten Mura akan dilakukan proses bimbingan teknis untuk menjadi Kabupaten/Kota Anti Korupsi.

Namun, bilamana dalam proses bimbingan tersebut terdapat indikasi perangkat daerah tersandung tindak korupsi maka penilaian tersebut akan dihentikan.

Maka dari itu, diharapkan Kabupaten Mura dapat menjadi tempat observasi Kabupaten/Kota Anti Korupsi serta memenuhi Komponen dan 9 Indikator Kabupaten/Kota Anti Korupsi sehingga ditetapkan sebagai Kabupaten Anti Korupsi.

Hadir Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si, Sekda Kabupaten Musi Rawas H. Ali Sadikin, Staf Ahli dan Asisten, Kepala OPD, Camat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Musi Rawas ADV

Diedit EKA

Bupati resmikan Pondok Pesantren di Sukorejo STL Ulu Terawas

 

KANTI News, MUSI RAWAS - Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud menghadiri Pengajian Akbar dan Istighosah dalam Rangka Peresmian Pondok Pesantren Nurul Qur'an Darunnajah Sukorejo STL Ulu Terawas, Kamis (22/08/2024).

Acara ini diawali dengan Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud bersama Gubernur Sumatera Selatan Priode 2018-2023 dan Pengasuh Majelis Agung Sunan Katon Nurwahid Darunnajjah melakukan penandatanganan prasasti secara langsung untuk menandai resminya pondok pesantren Nurul Qur'an Darunnajah Sukorejo STL Ulu Terawas.

"Pada kesempatan ini, saya mengucapkan Selamat dan apresiasi atas diresmikannya Pondok Pesantren Nurul Qur'an Darunnajah Sukorejo STL Ulu Terawas," Ucap Bupati.

Menurut saya Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat efektif sebagai benteng pertahanan moral, sekaligus pusat pembangunan akhlak dan pendidikan. Melalui keteladanan dan ajaran yang diterapkan oleh para Kyai, Ustadz dan Ustadzah, akan menumbuhkan generasi yang berakhlak mulia.

Bupati Juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya masyarakat Desa Sukorejo atas kesediaannya untuk menghadiri Pengajian Akbar ini. Saya menghimbau agar kiranya kekompakan dan kebersamaan kita dapat terus terbina dan ditingkatkan lagi demi terlaksananya pengajian ini secara istiqomah.

Selain itu, mari bersama-sama kita bangun daerah kita tercinta ini. Karena tanpa kebersamaan, sangat mustahil cita-cita kita untuk mewujudkan Musi Rawas MANTAB (Maju, Mandiri, Bermartabat) dapat tercapai dengan baik.

Hadir Gubernur Sumsel Priode 2018-2023, Pengasuh Majelis Agung Sunan Katon Nurwahid Darunnajjah, Pengasuh Ponpes Hidayatul Muttaqin Beringin Kencana Candi Puro Lampung Selatan, Pengasuh Ponpes Nurul Qur'an Darunnajjah Kab. Mura, Pendiri Yayasan Ponpes Nurul Qur'an Darunnajjah Kab. Mura, Kakan Kemenag Kab. Mura, TBUPP Bidang Pengawasan dan SDM, Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Mura dan Masyarakat pengajian desa Sukorejo. ADV

Diedit oleh EKA

Rapat Paripurna DPRD Lubuklinggau Tandatangani Kesepakatan Raperda APBD 2025

 

KANTI News, Lubuklinggau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau bersama Pemerintah Kota Lubuklinggau menggelar rapat paripurna istimewa untuk menandatangani kesepakatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD pada Rabu (11/9/2024) ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Hendri Aster, dan turut dihadiri oleh berbagai pejabat daerah.

Penjabat (Pj) Walikota Lubuklinggau, H. Trisko Defriyansah, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama dalam membahas Raperda APBD 2025. Ia menyatakan bahwa proses pembahasan telah berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD.

Namun, Trisko juga menekankan bahwa usulan dari masyarakat melalui Musrenbang dan reses anggota DPRD belum sepenuhnya terakomodir dalam APBD 2025.

“Kami akan terus mengupayakan pemenuhan usulan tersebut dengan memperhatikan skala prioritas, agar program pemerintah daerah sejalan dengan pemerintah pusat,” jelas Trisko.

Raperda APBD 2025 ini akan segera diajukan ke Gubernur Sumatera Selatan untuk dievaluasi, dengan harapan dapat disetujui dan diresmikan menjadi Perda.ADV

Diedit eka

30 Anggota DPRD kota Lubuklinggau Dilantik, 13 Orang Merupakan Wajah Baru

 

KANTI News, Lubuklinggau - Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau resmi dilantik pada hari Senin, 30 September 2024, di gedung Dewan.

Dalam momen bersejarah ini, 13 dari 30 anggota yang dilantik merupakan wajah baru, sementara 17 lainnya kembali melanjutkan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB ini dipimpin oleh Plt Sekwan Lubuklinggau, Rifki. Dalam upaya menjaga kesakralan acara, panitia membatasi jumlah tamu undangan, dengan ketentuan setiap anggota DPRD hanya dapat membawa 10 orang pendamping.

"Kami ingin acara ini berlangsung khikmat, jadi kami batasi jumlah pendamping untuk masing-masing dewan," ujar Rifki.

Untuk memastikan kenyamanan para tamu, pihak penyelenggara juga menyiapkan tenda di luar gedung sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan kepadatan di dalam ruangan.

"Kami ingin acara ini berjalan lancar tanpa gangguan," tambahnya.

Di antara anggota DPRD yang baru dilantik, dari Partai Golkar terdapat nama-nama seperti Yulian Effendi, Rinaldi Efendi, H Odi Raffles, Boy Gega Jodiamri Imanda, Reza Ashabul Kahfi, dan Winasta Ayuduri. Dari Partai Nasdem, hadir Hendri, Hj Ratna Dewi, Wawan Agus Salim, Septian Nugraha Gunawan, dan Ecie Lasarie.

Partai Gerindra diwakili oleh Hendri Juniansyah, Yaudi, Andi Rusman, Abdul Nasir, dan Muhamad Amin. Sementara itu, dari PDI Perjuangan, terdapat Hambali Lukman, Wansari, Sherly Olivia Utari, dan Arie Pringgayudha.

PKB mengirimkan Almeidy Sastra Dikrama, Siska Novitasari, Empi Darnis, dan Novita Angrayani, sedangkan PKS diwakili oleh Bambang Rubianto, Tabrani, dan Hj Rosmala Dewi. Tiga kursi terakhir ditempati oleh Feri Anggriawan dari Partai Hanura, H Taufik Siswanto dari Partai Demokrat, dan Lian Sumarni dari PBB.

Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan juga momen penting yang menandai perubahan dan harapan baru bagi masyarakat Lubuklinggau. Dengan kombinasi anggota baru dan lama, diharapkan DPRD Kota Lubuklinggau dapat memberikan inovasi dan penguatan dalam mengawal aspirasi rakyat. ADV

Diedit EKA

Firdaus Cek Ola Dari Partai Golkar Resmi Jabat Ketua DPRD Musi Rawas Periode 2024-2029

 

KANTI News, MUSI RAWAS - Jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas resmi berganti. Dalam sidang paripurna yang digelar Senin 30 September 2024 menetapkan Firdaus Cek Ola (Partai Golkar) sebagai Ketua DPRD Musi Rawas periode 2024-2029, dan Azandri (PDIP) sebagai Wakil Ketua I DPRD Musi Rawas periode 2024-2029.

Sesuai ketentuan, kursi Ketua DPRD Musi Rawas menjadi hak dari Partai Golkar sebagai pemenang pemilu, dengan raihan 7 kursi di legislatif. Sebetulnya, kursi yang diraih Partai Golkar sama dengan PDIP, yakni masing-masing meraih 7 kursi. Namun, Partai Golkar unggul dari segi perolehan suara.

Posisi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Rawas menjadi milik dari Partai Gerindra dengan raihan 6 kursi, dan saat ini siapa yang akan menduduki posisi tersebut masih dilakukan pengodokan.

Dari tiga Parpol tersebut, masih ada Parpol yang mendapatkan kursi di legislatif, yakni Partai NasDem 5 kursi, PKS 5 kursi, PAN 4 kursi, PKB 2 kursi, Demokrat 2 kursi dan PBB 1 kursi.

Dalam prosesi pelantikan yang khidmat, Firdaus Cik Olah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia juga menekankan komitmennya untuk membawa perubahan positif di Musi Rawas melalui peran legislatif yang kuat dan berintegritas.

"Ini adalah amanah besar yang harus saya emban dengan penuh tanggung jawab. Saya berjanji akan bekerja keras demi kepentingan masyarakat Musi Rawas dan memastikan DPRD dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah," katanya.

Adapun 40 nama-nama Anggota DPRD Musi Rawas yang dilantik diantaranya :

Partai Golkar Firdaus, S.E. Ahmad Arlen Bakri Rosalia, S.H.,M.Si International Samsul Bahri, S.H. Herlina Eppendi, S.E. Firdaus, S.I.P. G

PDIP Azandri Depi Riyani Yudi Fratama, S.H. Rena Wijaya Aliudin PDIP Nopriyansyah, S.E. Mohammad Febriansyah

Partai Gerindra Indrawati, S.M. Raynaldi Akbar Nugraha Pajeri Fitriana Apt. Yani Yandika Saputra, S.Farm. Bahtiyar

Partai NasDem Nasrun, S.E. Effendi Wandaria Hendra Adi Kusuma, S.H. Amir Hamzah, S.Sos. Rizal, S.H.

PKS Suhari, S.Pt. Purna Irawan Supandi, S.E.,M.M. Renny Widiastuti, S.E. Zulkipli Lubis PKS

PAN Imam Kurniawan Cajansyah Putra, S.H. Budi Utomo Oken Pratama Idham Tarmizi, S.Hut

Partai Demokrat Meli Maria Siswantora H. Alamsah, S.H

PKB Taslim Gunawan

PBB Arba Arafik

Demikianlah nama-nama 40 ANggota DPRD Musi Rawas periode 2024-2029

DIEDIT EKA