Jumat, 13 Maret 2026

Flyover Batubara Babat Supat Mulai Dibangun, Gubernur Deru dan Bupati Toha Apresiasi Komitmen Perusahaan


TARGET INVESTIGASI.COM" Groundbreaking Flyover Batubara, Muba Dorong Transportasi Lebih Aman



Babat Supat, Muba,"TARGET INVESTIGASI.com - Pembangunan flyover dan jalan khusus angkutan batubara di Desa Sukamaju, Kecamatan Babat Supat resmi dimulai. Proyek milik PT Baturona Adimulya tersebut di groundbreaking langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru bersama Bupati Muba H Toha Tohet SH, di Desa Sukamaju, Kecamatan Babat Supat, Rabu (11/03/2026).


Peresmian proyek strategis ini menjadi langkah penting dalam mendukung kelancaran mobilitas transportasi, khususnya aktivitas angkutan batubara yang selama ini bersinggungan dengan jalan umum.


Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan kesra Sumsel Doktor H Apriyadi, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pembangunan H. Iskandar Syahrianto, Kapolres Muba AKBP Ruri Prastowo, Direktur Utama Lucoal (Yukol) Sumber Daya F. Hari Kristiono, Direktur Lucoal (Yukol) Sumber Daya Prastio Diatmono, Kepala Pelaksana Balai Jalan Panji Krisna Wardana, para kepala OPD Provinsi Sumsel dan Kabupaten Muba, Camat Babat Supat, serta unsur Forkopimcam.



Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa sejak lama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengingatkan perusahaan-perusahaan pertambangan untuk tidak lagi menggunakan jalan negara sebagai jalur angkutan batubara, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di sektor pertambangan.


Ia mengapresiasi perusahaan yang memiliki komitmen dan itikad baik untuk membangun jalan khusus angkutan batubara sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi sekaligus kontribusi terhadap kelancaran transportasi dan keselamatan masyarakat.


Menurutnya, pemerintah tetap membuka ruang bagi investasi karena sektor pertambangan memberikan manfaat bagi daerah, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja serta kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kita tidak menutup mata bahwa investasi ini membawa manfaat bagi daerah, terutama dalam membuka lapangan kerja. Namun yang kita harapkan adalah ketaatan perusahaan terhadap kewajiban pajak maupun PNBP. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha harus terus kita pupuk,” ujar Herman Deru.


Ia juga menegaskan bahwa penggunaan jalan negara oleh angkutan batubara tidak dapat terus berlangsung, sehingga pembangunan jalan khusus menjadi solusi yang harus diwujudkan secara bertahap oleh perusahaan tambang.


Herman Deru mencontohkan, upaya pembangunan jalan khusus batubara sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2011 oleh beberapa pihak, meskipun pada saat itu belum berjalan optimal. Namun setelah terbitnya regulasi pada tahun 2018 yang mewajibkan angkutan batubara melalui jalan khusus, pembangunan infrastruktur pendukung mulai berkembang pesat.


Oleh karena itu, ia berharap langkah yang dilakukan perusahaan dalam membangun flyover dan jalan khusus ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya.

“Saya mengapresiasi langkah ini dan berharap perusahaan lain juga mengikuti. Pemerintah tentu akan terus mendorong upaya-upaya yang mendukung ketertiban transportasi batubara,” tegasnya.


Selain itu, Herman Deru juga mengingatkan perusahaan agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas pertambangan, sehingga kawasan yang terdampak dapat kembali pulih dan tetap terjaga keasriannya.


Sementara, Bupati Muba Toha Tohet menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Muba dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berdampak pada kelancaran transportasi, peningkatan investasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah.


Menurutnya, pembangunan overpass atau flyover tersebut merupakan langkah strategis untuk mengurai potensi konflik antara angkutan batubara dan pengguna jalan umum.


“Pembangunan overpass ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melintas di kawasan ini,” ujar Toha.


Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Muba terbuka terhadap investasi yang membawa kemajuan daerah, selama tetap memperhatikan aspek keselamatan, kelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar.

“Kami berharap proses pembangunan flyover ini dapat berjalan lancar, selesai tepat waktu, serta tetap mengedepankan standar keselamatan kerja dan kualitas konstruksi yang baik,” tambahnya.



Bupati Toha juga optimistis keberadaan infrastruktur ini akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan dunia usaha di Muba. 


“Saya mengingatkan perusahaan agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas pertambangan, sehingga kawasan yang terdampak dapat kembali pulih dan tetap terjaga dengan baik. Semoga pembangunan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat, memberikan nilai tambah bagi perusahaan, serta menjadi bagian dari kemajuan Kabupaten Muba,” pungkasnya.(*)

jali roy Din Web Developer

Morbi aliquam fringilla nisl. Pellentesque eleifend condimentum tellus, vel vulputate tortor malesuada sit amet. Aliquam vel vestibulum metus. Aenean ut mi aucto.

Perkuat Sinergi di Bulan Suci, TP PKK Muba Matangkan Persiapan Lomba Tingkat Provinsi 2026



Hj. Patimah Toha  Rakor dan Buka Puasa Bersama di Rumah Cinta Sekate, Tekankan Validitas Data dan Profesionalisme Kader


Sekayu,"TARGET INVESTIGASI –  Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Hj. Patimah Toha, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Lomba PKK Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Cinta Sekate, Rabu (11/03/2026), ini dirangkaikan dengan agenda berbagi Takjil dan buka puasa bersama guna mempererat tali silaturahmi antar-pengurus di bulan suci Ramadhan.


Rapat strategis ini dihadiri oleh jajaran Staf Ahli di antaranya Liliyani A. Rohman, Nurhasanah, Zulkurniawan, dan Rodiah. Turut hadir pula perwakilan Dinas terkait serta pengurus TP PKK dari berbagai kecamatan di wilayah Bumi Serasan Sekate.



Dalam arahannya,  Rodiah selaku Staf Ahli mewakili pimpinan, menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih. Fokus utama koordinasi diarahkan pada kesiapan administrasi dan fisik terkait dua kategori besar, yakni 10 Program Pokok PKK dan Kader Dasawisma.


"Validitas profil desa dan video kegiatan harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Tim kabupaten akan melakukan cross-check langsung setelah masa Lebaran. Kami minta kecamatan seperti Keluang, Babat Toman, Sekayu, Sungai Keruh, dan Sungai Lilin segera melakukan perbaikan teknis," tegasnya dalam rapat tersebut.


Salah satu poin krusial dalam Rakor ini adalah pemaparan dari Salim (Ka. Bid. Pokja IV) mengenai transformasi Posyandu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Posyandu kini resmi menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang melayani seluruh siklus hidup dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)., mencakup bidang pendidikan, kesehatan, hingga sosial.



"Posyandu bukan lagi sekadar urusan kesehatan balita, tapi integrasi layanan primer. Kader harus memiliki 25 keterampilan dasar untuk mendeteksi permasalahan masyarakat, mulai dari anak putus sekolah hingga rumah tidak layak huni," ujar Salim.


Selain itu dalam rapat masing-masing Pokja juga  telah memaparkan berbagai program unggulan yang akan menjadi fokus utama pada tahun 2026. Dahlia (Ketua Bidang Pokja I) mengawali dengan pengembangan "Rumah Cinta" sebagai model pelayanan terpadu yang ramah keluarga, sekaligus menggencarkan sosialisasi program JUPITER guna mengatasi fenomena judi online dan pinjaman online di masyarakat. Sementara itu, Susrianti (Ketua Pokja II) tengah mempersiapkan nominasi "Gelari Pelangi" di Desa Toman, Bukit Jaya, dan Ulak Paceh, sembari mematangkan persiapan Rakerda Provinsi dengan target menghasilkan produk UP2K yang memiliki daya saing dan kualitas tinggi.


Di sisi lain, Supa Miana (Ketua Pokja III) mengusung program "Ketapangmas" yang diintegrasikan melalui gerakan "Aku Hatinya PKK" serta optimalisasi pemanfaatan Kain Gambo sebagai simbol identitas lokal yang bernilai ekonomi. Terakhir, Salim (Ka. Bid. Pokja 4) berkomitmen mengawal program Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana, serta melakukan persiapan intensif untuk menghadapi Lomba Iva Test dan penilaian Desa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).



Menutup rapat, pimpinan rapat menginstruksikan sistem "satu lokus" dalam penilaian lomba untuk efisiensi koordinasi. Ketua TP PKK Muba melalui pimpinan rapat juga meminta para Camat menyetorkan data desa yang memiliki masalah riil, bukan hanya desa yang sudah berprestasi, agar pembinaan tiga tahun ke depan tepat sasaran.


Kegiatan diakhiri dengan suasana kekeluargaan melalui pembagian takjil dan buka puasa bersama. Hj. Patimah Toha menyampaikan kepada seluruh pengurus tingkat kabupaten dan kecamatan yang hadir dalam acara buka puasa bersama di bulan Ramadan ini. Beliau menekankan bahwa momentum ini bukan sekadar ajang berbagi kebersamaan, melainkan kesempatan untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan keimanan, serta memperkuat rasa kepedulian terhadap sesama.


Melalui kegiatan ini, beliau berharap sinergi dan koordinasi antar pengurus semakin solid agar pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dapat berjalan lebih optimal. Hal tersebut dipandang krusial guna mencapai visi utama organisasi, yaitu mewujudkan masyarakat Musi Banyuasin yang memiliki keluarga sehat, sejahtera, dan mandiri

jali roy Din Web Developer

Morbi aliquam fringilla nisl. Pellentesque eleifend condimentum tellus, vel vulputate tortor malesuada sit amet. Aliquam vel vestibulum metus. Aenean ut mi aucto.

Selasa, 10 Maret 2026

Pemerintah Kota Lubuk Linggau Raih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026


TARGET INVESTIGASI, LUBUKLINGGAU– Pemerintah Kota Lubuk Linggau kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam memenuhi kriteria cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 98 persen dari total jumlah penduduk.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr (Hc) Drs A. Muhaimin Iskandar, kepada Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rahmat Hidayat, M.Ikom. Pada kesempatan itu, Wali Kota didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau.

Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026), dan dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh Indonesia, pimpinan kementerian/lembaga, serta jajaran BPJS Kesehatan.

Kegiatan diawali dengan deklarasi Universal Health Coverage sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan program JKN. Sambutan juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang menekankan bahwa UHC merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas.

Berdasarkan data nasional yang ditampilkan pada kegiatan tersebut, hingga 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 31 provinsi serta 397 kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai status Universal Health Coverage. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Penghargaan UHC diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu memenuhi dua kriteria utama, yaitu cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen dari jumlah penduduk, serta cakupan peserta aktif minimal 80 persen di wilayahnya. Pemerintah Kota Lubuk Linggau dinilai berhasil memenuhi kedua kriteria tersebut secara konsisten.

Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rahmat Hidayat, M.Ikom, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi dalam menyukseskan program JKN di Kota Lubuk Linggau.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama dan wujud komitmen Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan merata bagi seluruh masyarakat. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar manfaat JKN benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Wali Kota.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Lubuk Linggau berkomitmen untuk mempertahankan capaian UHC dan terus melakukan inovasi dalam pelayanan kesehatan, baik dari sisi akses, kualitas layanan, maupun keberlanjutan pembiayaan kesehatan.

Dengan diraihnya Penghargaan Universal Health Coverage Tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Lubuk Linggau diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. ADV (DAYAT)
Media Online Web Developer

Morbi aliquam fringilla nisl. Pellentesque eleifend condimentum tellus, vel vulputate tortor malesuada sit amet. Aliquam vel vestibulum metus. Aenean ut mi aucto.